DPRD Jabar: UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Tasikmalaya kekurangan tenaga pengawas

 

Pihaknya menilai Pemprov Jawa Barat perlu melakukan usaha-usaha berkelanjutan untuk mengembangkan dan memperbaiki proses rekrutmen. 

 

Salah satunya, dengan penambahan fasilitas-fasilitas, karena pekerjaan mereka bukan sebagaimana pekerjaan normal," ujarnya.

 

"Perlu semacam sentuhan dari Pemprov Jawa Barat melalui Disnakertrans Jawa Barat untuk menyelesaikan masalah pengawas-pengawas ini, dan juga ditambah orang-orangnya agar bisa lebih fokus lagi. Lebih cepat selesai juga jika sesuai kebutuhan," kata dia.

Baca juga: Pemekaran wilayah masih terkendala moratorium, kata DPRD Jawa Barat

 

Terakhir, politisi dari Fraksi PKS DPRD Jawa Barat mengapresiasi kinerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya yang dianggap baik meski terdampak refocusing anggaran. 

 

"Dari 1,6 miliar jadi kurang dari 800 juta, lebih dari lima puluh persen refocusingnya," kata dia.

Baca juga: DPRD minta Pemprov Jawa Barat perbaiki tata kelola aset