Bandung (ANTARA) - Komisi I DPRD Jawa Barat mengapresiasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak berbasis elektronik (e-voting) di Kabupaten Indramayu, yang dinilai lancar dan kondusif, mencerminkan efisiensi signifikan dalam proses demokrasi di tingkat desa.
"Kelancaran proses ini merupakan indikator positif bagi Pilkades," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Taufik Hidayat, dalam keterangan di Bandung, Rabu.
Komisi I DPRD Jabar, kata Taufik, melakukan monitoring Pilkades e-voting di Indramayu ini, merupakan bentuk dukungan terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Dalam pemantauan di dua lokasi, yakni Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Pekandangan dan TPS Desa Kerticala, Komisi I DPRD Jabar menilai hal ini menunjukkan sistem pemilihan elektronik berjalan tanpa kendala berarti.
"Alhamdulillah, dari dua TPS yang kami kunjungi, seluruh proses berjalan baik tanpa kendala berarti. Semoga hingga tahap penghitungan nanti, semua tetap tertib dan hasilnya benar-benar mencerminkan harapan masyarakat," ujar Taufik.
Meskipun secara umum berjalan sukses, Komisi I mencatat perlunya penyempurnaan teknis untuk pelaksanaan Pilkades e-voting berikutnya, terutama demi meningkatkan kenyamanan pemilih, khususnya kelompok lanjut usia (lansia).
"Kami melihat perlu ada peningkatan pada ukuran monitor perangkat agar lebih besar dan mudah digunakan, khususnya bagi pemilih lanjut usia. Selain itu, kesiapan daya cadangan juga penting agar tidak terjadi hambatan apabila pasokan listrik terputus," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Jabar, Toto Suharto, secara khusus menyoroti aspek efektivitas waktu yang ditawarkan oleh metode pemilihan digital ini.
"Pelaksanaan secara elektronik ini sangat membantu, baik dari segi waktu maupun tenaga. Proses penghitungan suara pun menjadi lebih cepat tanpa harus dilakukan secara manual. Kami berharap sistem ini bisa diperluas ke seluruh desa di masa mendatang," ujarnya.
Komisi I DPRD Jawa Barat, tambah Toto, berkomitmen untuk terus mendukung upaya digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam proses demokrasi di tingkat lokal, demi menciptakan tata kelola yang semakin transparan, akuntabel, dan partisipatif bagi masyarakat Jawa Barat.
