Bandung (ANTARA) - Komisi V DPRD Jawa Barat mendesak BPBD Jabar untuk segera menyusun kerangka penanggulangan yang lebih sistematis dan terstruktur, menekankan pada lintas koordinasi antarinstansi sebagai kunci kesiapsiagaan menghadapi perubahan cuaca ekstrem.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Humaira Zahrotun Noor, menyampaikan bahwa status darurat bencana di sebagian besar wilayah Jabar menuntut persiapan yang lebih baik dan terstruktur dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).
"Pentingnya koordinasi antarinstansi menjadi kunci keberhasilan tanggap darurat kebencanaan. Mulai dari tingkat satuan terkecil hingga tingkat provinsi," kata Humaira dalam keterangan di Bandung, Rabu.
Humaira menyebut bahwa antisipasi bencana di tengah perubahan cuaca ekstrem memerlukan kesiapsiagaan total dari semua pihak, mulai masyarakat hingga pejabat daerah.
"Salah satu antisipasi yang dilakukan dalam menghadapi kebencanaan di Jawa Barat mulai dari relawan, masyarakat hingga pejabat daerah terkait harus siaga. Sebab kita tidak akan tahu kapan bencana itu akan datang," ucapnya.
Menurutnya, kesiapsiagaan cepat tanggap darurat kebencanaan memerlukan komunikasi dan koordinasi yang cepat pula. Keterlibatan semua pihak menjadi dasar keberhasilan dalam upaya menanggulangi bencana dan meminimalkan dampak kerugian.
Politisi itu mencontohkan respons kolektif yang terjadi saat bencana alam melanda. Ia merujuk pada musibah longsor yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Bandung.
"Seperti yang terjadi pada bencana longsor di Arjasari, Kabupaten Bandung, semua pihak bahu membahu untuk memprioritaskan upaya pencarian korban. Bahkan, unsur TNI Polri pun turut berkontribusi dengan memberikan bantuan alat berat untuk evakuasi," tuturnya.
