Bandung (ANTARA) - Komisi I DPRD Jawa Barat menilai pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Dinas Pendidikan Jabar jadi momentum peningkatan kualitas layanan pendidikan di provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia itu.
Anggota Komisi I DPRD Jabar, Tuti Turimayanti, seusai menghadiri penandatanganan kontrak kerja dan penyerahan SK Gubernur tentang pengangkatan PPPK Paruh Waktu yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar di Ruang Ki Hajar Dewantara, Kantor Disdik Jabar, mengatakan kehadiran formasi paruh waktu ini menjadi jawaban atas penantian panjang tenaga honorer yang membutuhkan kepastian status kepegawaian.
"Ini bukan hasil satu atau dua hari, tapi buah dari kerja sama dan komitmen bersama, mulai Pemprov Jabar, BKD, Disdik, hingga DPRD sebagai mitra pengawasan. Ini adalah langkah bagaimana pemerintah provinsi berupaya memberikan kepastian dan penghargaan bagi tenaga pendidik serta tenaga pendukung di lingkungan pendidikan," kata Tuti di lokasi, Senin.
Ia menegaskan kebutuhan SDM pendidikan di Jabar terus meningkat seiring luasnya wilayah, jumlah penduduk yang besar, dan kompleksitas layanan pendidikan.
Support dari tenaga pendukung, termasuk di kantor cabang dinas dan unit layanan pendidikan, menurutnya sama pentingnya dengan keberadaan guru.
"Jawa Barat membutuhkan SDM yang siap dan berkualitas agar administrasi dan kegiatan pendidikan berjalan maksimal," katanya.
Lebih lanjut, Tuti meminta para PPPK Paruh Waktu yang baru diangkat dapat menunjukkan etos kerja positif, kedisiplinan, dan tanggung jawab untuk memperkuat citra tenaga honorer maupun PPPK di mata masyarakat.
"Terimalah amanah ini dengan syukur dan tunjukkan bahwa Anda pantas berada di posisi ini. Keberhasilan pendidikan tidak hanya di tangan guru, tetapi seluruh unsur yang terlibat," ujarnya menambahkan.
