Bandung (ANTARA) - Komisi V DPRD Jawa Barat menemukan SMA Negeri 1 Kutawaringin, Kabupaten Bandung, yang masuk dalam proyek Unit Sekolah Baru (USB) senilai Rp1,3 miliar mengalami kerusakan struktur tanah sebelum sempat digunakan.
Proyek USB yang direalisasikan pada tahun anggaran 2024 tersebut, berdasarkan informasi yang diterima, kini dalam kondisi terbengkalai akibat tanah amblas, padahal belum ada satu pun siswa yang merasakan manfaat dari bangunan tersebut.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Humaira Zahrotun Noor, saat meninjau langsung ke infrastruktur sekolah tersebut, Kamis, mengungkapkan, lembaga legislatif mengambil sikap tegas dengan menolak usulan penggunaan dana APBD untuk perbaikan.
Pasalnya, kerusakan bangunan yang terjadi, murni merupakan tanggung jawab penyedia jasa atau vendor, dan bukan beban negara melalui anggaran baru.
"Kami tidak bisa meng-ACC pengajuan anggaran perbaikan, karena bangunan ini belum pernah digunakan. Penyelesaiannya harus menjadi tanggung jawab pihak terkait," kata Humaira.
Humaira menyoroti kontradiksi antara besarnya anggaran yang telah dikucurkan dengan kualitas bangunan yang kini justru mengancam keselamatan jika dipaksakan beroperasi.
Meski masa garansi dari vendor secara administratif telah berakhir, pihak legislatif tetap menuntut pertanggungjawaban moral dan profesionalitas kontraktor.
"Walaupun masa garansi vendor telah berakhir, tanggung jawab tetap berada pada pihak vendor karena bangunan sekolah ini belum digunakan sama sekali oleh masyarakat maupun penerima manfaat," ujarnya.
Komisi V meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, khususnya Kepala Bidang SMA, untuk melakukan langkah koordinasi agresif dengan pihak vendor guna mencari solusi teknis tanpa menyentuh pundi-pundi APBD.
Persoalan struktur tanah di SMAN 1 Kutawaringin, menurut dia, akan menjadi preseden buruk bagi perencanaan infrastruktur pendidikan di Jawa Barat.
Dan DPRD memastikan akan memperketat pengawasan terhadap pembangunan USB lainnya, terutama di wilayah Kabupaten Bandung yang memiliki karakteristik geologis yang dinamis.
Langkah pengawasan ini, tambahnya, dilakukan guna memastikan target pemenuhan fasilitas pendidikan tidak hanya sekadar mengejar serapan anggaran, namun benar-benar menghasilkan bangunan yang aman dan nyaman bagi masa depan siswa di Jawa Barat.
