Bandung (ANTARA) - Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 1 Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, diproyeksikan jadi tumpuan bagi lulusan 11 sekolah penyangga, namun hingga kini fasilitas pendidikan tersebut masih dalam kondisi "kosong" tanpa tenaga pengajar, maupun alokasi anggaran operasional.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, di Bandung, Kamis, menjelaskan temuan ini terungkap saat pihaknya melakukan tinjauan langsung ke lokasi pembangunan sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 3 hektare di Desa Cikalong, Kecamatan Sidamulih, Pangandaran Rabu (14/1).
Hingga saat ini, kata Siti, ditemukan bahwa SMAN 1 Sidamulih belum memiliki kepala sekolah, tenaga pengajar, maupun tenaga penggerak sekolah. Kondisi ini diperparah dengan belum tersedianya anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) karena statusnya sebagai sekolah baru.
Menyikapi hal yang krusial ini, Komisi V DPRD Jabar mendesak Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk segera mengucurkan dukungan anggaran khusus guna mengejar target operasional pada tahun ajaran 2026.
"Kami meminta dorongan khusus dari Pemerintah Provinsi, terutama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk segera memberikan support anggaran. Penempatan kepala sekolah dan guru harus segera dilakukan agar saat penerimaan siswa baru nanti, aktivitas belajar mengajar sudah bisa berjalan langsung," kata Siti.
Selain persoalan krusial ketiadaan sumber daya manusia dan anggaran operasional itu, dia menilai bahwa keberadaan sekolah ini merupakan solusi vital untuk memangkas kendala jarak bagi siswa SMP di wilayah tersebut.
Akan tetapi, besarnya harapan masyarakat itu juga belum dibarengi dengan kesiapan fundamental manajemen sekolah, termasuk akses jalan yang masih sempit dan belum mumpuni untuk mendukung operasional sekolah, yang juga jadi sorotan Komisi V DPRD Jabar.
"Ada beberapa catatan penting juga yang kami temukan, seperti akses jalan menuju sekolah harus diperlebar dan diperbaiki agar layak bagi siswa," ujar Siti Muntamah.
Kehadiran SMAN 1 Sidamulih sangat dinantikan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah di Jawa Barat, khususnya di wilayah Pangandaran.
DPRD, kata Siti, berkomitmen akan terus mengawal proses ini agar bangunan megah di atas lahan 3 hektare tersebut tidak menjadi proyek mubazir, melainkan menjadi fasilitas pendidikan berkualitas bagi warga masyarakat.
