Moskow (ANTARA) - Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia, Volker Tuerk, pada Selasa menyatakan keprihatinannya atas tindakan kepolisian Amerika Serikat yang "tidak proporsional" untuk membubarkan aksi pro-Palestina di sejumlah universitas di negara itu.
“Saya prihatin bahwa beberapa tindakan penegakan hukum di sejumlah universitas tampak tidak proporsional dalam bertindak,” kata Tuerk dalam pernyataannya.
Dia mengatakan tindakan yang diambil oleh pimpinan universitas dan penegak hukum untuk membatasi kebebasan berekspresi itu "perlu dicermati secara hati-hati" agar tidak melanggar "hak dan kebebasan orang lain".
Gelombang demonstrasi untuk mendukung Palestina yang diorganisasi oleh para mahasiswa terus berlanjut di berbagai negara bagian dan universitas di AS.
Dalam beberapa pekan terakhir, ribuan mahasiswa melancarkan terhadap operasi militer Israel di Jalur Gaza, yang telah menyebabkan lebih dari 34.500 warga Palestina tewas dan sekitar 77.700 lainnya terluka.
Ratusan mahasiswa telah ditangkap dan banyak di antaranya telah dibebaskan, sementara yang lain masih menghadapi dakwaan atau sanksi akademis, menurut Kantor HAM PBB.
Pendanaan UNRWA
Sementara itu Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini pada Selasa mengatakan semua negara, kecuali Inggris, Austria, dan Swiss, melanjutkan pendanaan ke badan PBB yang mengurusi pengungsi Palestina tersebut.Sementara itu, Amerika Serikat belum memutuskan hingga Maret 2025 apakah akan melanjutkan pendanaan atau tidak.
“Amerika Serikat dengan jelas mengindikasikan bahwa mereka akan membekukan penangguhan tersebut hingga Maret 2025. Inggris belum mengambil keputusan karena dilarang kongres,” kata Lazzarini pada konferensi pers di Jenewa.
Dia menambahkan bahwa belum ada keputusan yang diambil oleh Austria dan Swiss.
"Jadi ketiga negara tersebut masih melakukan penangguhan, semua negara lainnya sudah melanjutkan," katanya.
Soal penangguhan Italia, dia mengatakan bahwa negara itu belum berkontribusi ke UNRWA sejak pemerintah baru berkuasa.
“Dengan diumumkannya kontribusi baru kepada UNRWA, kami dapat tetap beroperasi hingga Juni dan berencana melanjutkan operasi hingga Agustus,” kata dia, menambahkan.
Lazzarini menjelaskan bahwa dana sebesar 257 juta dolar AS (sekitar Rp4,1 triliun) masih ditangguhkan.
Dia juga mengatakan Tel Aviv belum mengeluarkan perintah evakuasi kepada warga Palestina di Kota Rafah di Jalur Gaza selatan di tengah rencana serangan militer Israel.“Masyarakat belum diminta untuk mengungsi dari Rafah, tetapi jika tidak ada kesepakatan pekan ini, hal itu (serangan Israel) bisa terjadi kapan saja,” ujar dia.
Lazzarini menambahkan bahwa saat ini ada kecemasan luar biasa di Gaza tentang rencana serangan militer tersebut.
Soal kondisi pangan, dia mengatakan lebih banyak makanan sekarang tersedia di pasar, tetapi tidak mudah diakses karena tidak ada uang tunai yang beredar. Jumlah pangan pun tidak cukup untuk mengatasi kelaparan.
Dia menekankan bahwa UNRWA masih belum memiliki akses ke Gaza utara. Setiap kali pihaknya memberangkatkan konvoi bantuan ke utara dari selatan, mereka ditolak oleh Israel.
Selain itu, proses untuk mendapatkan izin pengiriman ke tempat lain di wilayah kantong Palestina itu rumit dan sangat tidak praktis, kata Lazzarini.
Sumber: Sputnik-Anadolu-OANA
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kepala HAM PBB prihatin dengan penangkapan mahasiswa pro-Palestina
