Cirebon (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cirebon, Jawa Barat, memastikan hasil Pilkada 2024 di daerahnya sudah disepakati semua pihak tanpa adanya perselisihan atau sengketa, baik sebelum maupun setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Bawaslu Kota Cirebon Devi Siti Sihatul Afiah di Cirebon, Senin, mengatakan kalau keberhasilan ini tidak lepas dari koordinasi yang solid antara pihaknya dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta dukungan dari media.
Baca juga: Bawaslu Kota Cirebon pastikikan belum ada laporan politik uang pada Pilkada 2024
“Kami telah menyelesaikan pengawalan Pilkada 2024 tanpa adanya sengketa, baik sebelum maupun setelah putusan MK. Ini merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi yang luar biasa dengan Forkopimda serta peran strategis media dalam memberikan informasi terkait potensi pelanggaran,” katanya.
Menurutnya, keterlibatan media dalam pengawasan berperan penting dalam mencegah pelanggaran, sehingga Pilkada Kota Cirebon dapat berjalan secara demokratis dan berkeadilan.
Selama Pilkada 2024, kata dia, Bawaslu telah mengeluarkan 64 surat imbauan dan 10 surat perbaikan agar pasangan calon kepala daerah maupun partai politik (parpol) pengusung mematuhi seluruh peraturan terkait pilkada.
Devi mengatakan pencegahan pelanggaran pun dilakukan di ranah digital, yakni Bawaslu secara rutin melakukan patroli siber pada masa kampanye dengan memantau akun media sosial dari setiap pasangan calon yang telah terdaftar di KPU setempat.
Ia menyebutkan dengan cara tersebut potensi pelanggaran bisa diminimalkan, sehingga Pilkada Kota Cirebon 2024 berjalan tanpa ada sengketa, serta tidak ada pemungutan suara ulang (PSU) seperti pada Pilkada 2018.
“Kami memastikan bahwa proses demokrasi kita berkualitas, berkeadilan,” ujarnya.
Devi menegaskan kalau proses pengawasan masih berlanjut hingga proses pelantikan kepala daerah terpilih. Saat ini, pelantikan masih menunggu hasil proses dismissal di MK, yang dijadwalkan diumumkan pada 4 dan 5 Februari 2025.
“Hasil dismissal ini akan menjadi acuan untuk pengusulan pelantikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pelantikan tahap pertama nantinya akan dilakukan serentak dengan daerah lain yang telah diputuskan dalam proses dismissal MK,” ucap dia.
