Fraksi-fraksi DPRD Jawa Barat mendorong optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sampai mempertanyakan soal pendapatan transportasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2024.
Terkait dengan dorongan optimalisasi BUMD, disampaikan oleh anggota Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat Arip Rachman kala menyampaikan pandangan fraksinya terhadap Raperda tentang Perubahan APBD TA 2024, yang disebut bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan masyarakat.
Baca juga: Pemprov dan DPRD Jabar sepakati nota kesepakatan perubahan KUA-PPAS 2024
"Kemudian seperti yang telah kami katakan tentang optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada 2024 jauh dari target, deviden yang masih kecil. Apabila target deviden dari BUMD tercapai maka bisa meningkatkan PAD untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," kata Arip Rachman dalam paripurna di Gedung DPRD Jabar, Rabu.
Selepas Arip membacakan pandangan fraksinya, anggota Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat Cucu Sugyati turut menyampaikan pandangan fraksinya terhadap Raperda tentang Perubahan APBD 2024, salah satunya, mereka meminta penjelasan terkait sektor transportasi yang mengalami kenaikan.
"Kami sampaikan sebelumnya perubahan APBD tahun 2024 mengalami kenaikan. Salah satunya pada pendapatan daerah dari sektor transportasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Mohon penjelasan mengenai jenis atau peruntukan dari pendapatan transportasi tersebut," ujar Cucu Sugyati.
DPRD Provinsi Jawa Barat sendiri pada Rabu ini, menggelar rapat paripurna membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun 2024.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Jawa Barat Taufik Hidayat ini, mengagendakan penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD Jabar.
Terkait dengan dorongan optimalisasi BUMD, disampaikan oleh anggota Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat Arip Rachman kala menyampaikan pandangan fraksinya terhadap Raperda tentang Perubahan APBD TA 2024, yang disebut bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan masyarakat.
Baca juga: Pemprov dan DPRD Jabar sepakati nota kesepakatan perubahan KUA-PPAS 2024
"Kemudian seperti yang telah kami katakan tentang optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada 2024 jauh dari target, deviden yang masih kecil. Apabila target deviden dari BUMD tercapai maka bisa meningkatkan PAD untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," kata Arip Rachman dalam paripurna di Gedung DPRD Jabar, Rabu.
Selepas Arip membacakan pandangan fraksinya, anggota Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat Cucu Sugyati turut menyampaikan pandangan fraksinya terhadap Raperda tentang Perubahan APBD 2024, salah satunya, mereka meminta penjelasan terkait sektor transportasi yang mengalami kenaikan.
"Kami sampaikan sebelumnya perubahan APBD tahun 2024 mengalami kenaikan. Salah satunya pada pendapatan daerah dari sektor transportasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Mohon penjelasan mengenai jenis atau peruntukan dari pendapatan transportasi tersebut," ujar Cucu Sugyati.
DPRD Provinsi Jawa Barat sendiri pada Rabu ini, menggelar rapat paripurna membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun 2024.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Jawa Barat Taufik Hidayat ini, mengagendakan penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD Jabar.
