Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian/lembaga (K/L) tidak membangun aplikasi digital baru karena sudah ada sistem yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas dalam arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
“Sekali lagi sistem pemerintahan berbasis elektronik ini
bukan membangun aplikasi baru. Bapak Presiden memberikan arahan tidak boleh lagi membangun aplikasi-aplikasi baru,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas setelah rapat yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.
Saat ini, kata Azwar, sudah terdapat 27 ribu aplikasi sehingga bisa menyulitkan masyarakat jika harus membuat akun secara satu per satu di aplikasi.
“Dengan SPBE ini diinteroprabilitaskan. Interoprabiilitas SPBE inilah sebelumnya Bapak Presiden telah menandatangani perpres,” ujarnya.
Menuruut Azwar, Jokowi telah menandatangani arsitektur SPBE nasional dan sistem tersebut akan terus disesuaikan dengan mengadopsi konsep digital public infrastucture (DPI).
