"Ini adalah konsep yang sekarang menjadi tren dan pegangan beberapa negara yang isinya adalah di situ terkait dengan payment, digital ID, dan data exchange," ujarnya.
Presiden Jokowi, kata Azwar, telah menugaskan masing-masing kementerian koordinator untuk mengakomodasi audit hingga klasifikasi ratusan aplikasi yang tumpang tindih. Hal itu agar seluruh aplikasi bisa diintegrasikan dalam layanan digital pemerintah yang terpadu.
“Tadi para menteri koordinator oleh Bapak Presiden ditunjuk jadi koordinator dan nanti pada Oktober 2023 harapannya sudah selesai untuk mengintegrasikan layanan di bawah kementerian koordinator masing-masing,” jelas Azwar.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jokowi minta K/L tak bangun aplikasi baru karena ada SPBE terintegrasi
