Pejabat negara dan politikus agar tahan diri, imbau Bawaslu

Ketua Bawaslu Kota Bandung Zacky Muhammad Zam Zam mengatakan tahapan persiapan Pemilu 2024 sudah dimulai sejak 14 Juni 2022 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena itu  pihaknya pun kini mulai bekerja untuk mengawasi sesuai tugas pokok dan fungsi Bawaslu.

"Tugas pencegahan melalui sosialisasi dan pendidikan politik, terkait pendidikan bagi pemilih pemula, dan sosialisasi regulasi," kata Zacky di Bandung, Jawa Barat, Jumat.

Adapun sosialisasi tersebut, menurutnya, telah dilakukan pada beberapa waktu sebelumnya kepada sejumlah organisasi masyarakat, dan juga kepada organisasi kepemudaan. 

Dengan tahapan persiapan pemilu yang masih awal-awal ini, menurutnya Bawaslu baru fokus untuk mencegah tiga jenis pelanggaran dengan melakukan sosialisasi. Yang pertama, kata dia, yakni mencegah adanya pelanggaran administratif.

"Jadi itu terkait dengan metode tata cara mekanisme prosedur pada setiap tahapannya, yang tentu dilakukan oleh KPU nantinya," kata dia.

Lalu Bawaslu juga bakal menyosialisasikan terkait pelarangan adanya transaksi politik dalam setiap tahapan persiapan pemilu tersebut.

"Soal potensi pelanggaran tindak pidana pemilu, berkaitan dengan praktik transaksional, seperti money politic, kemudian adanya ujaran kebencian, politisasi, dan SARA," kata dia.

Selain itu, Bawaslu juga turut mencegah adanya pelanggaran kode etik pada penyelenggara pemilu maupun aparatur sipil negara. Menurutnya penyelenggara pemilu itu termasuk juga petugas dari Bawaslu.

"Meskipun PNS masih punya hak politik, memang di publik yang bersangkutan tidak boleh mempublikasikan orientasi politiknya," kata dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bawaslu imbau pejabat negara dan politikus tahan diri