Faktor lain dari realisasi belanja pada DPUPR rendah, tidak hanya disebabkan oleh pengerjaan oleh hal bersifat teknis tetapi kendala nonteknis berupa adanya pemanggilan-pemanggilan staf hingga kepala dinas oleh aparat hukum, yang dirasakan menjadi hambatan fokus, konsentrasi, dan kelancaran kerja dinas terkait.
Diberitakan sebelumnya ada tiga PNS di lingkungan Pemkab Bogor, dua di antaranya dari DPUPR turut berurusan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikaitkan dengan tersangka Bupati nonaktif Ade Yasin.
Tiga PNS tersebut, yaitu Maulana Adam Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Rizki Taufik Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PUPR, serta Ihsan Ayatullah Kasubid Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
"Pemanggilan kepada sejumlah staf dan pejabat DPUPR sebagai saksi masih berlangsung. Hal itu (mungkin) jadi konsentrasi pecah. Karena itu mungkin ada hambatan dalam proses lelang atau tender," ujar Teuku.
Samisade berlanjut
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, memastikan melanjutkan program Satu Miliar Satu Desa atau Samisade setelah melakukan revisi Peraturan Bupati (Perbup) tentang bantuan keuangan desa sebagai dasar hukumnya.
"Ada catatan-catatan sedikit, seperti penyesuaian Perbub, terus desa-desa itu harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu mana desa yang memang layak dan tidak," ungkap Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya di Cibinong, Bogor, Jumat.
