Kaukus Perempuan Parlemen Jabar perjuangkan perda harus responsif gender

Bandung (ANTARA) - Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Provinsi Jawa Barat Periode 2020-2024 resmi dikukuhkan dan salah satu agenda pertama akan direaliasikan ialah melanjutkan perjuangan di legislasi baik dari raperda maupun mendukung bagaimana peraturan-peraturan yang ada di Jawa Barat ini responsif gender. 

"Kemudian agenda yang kedua ialah terkait anggaran bagaimana KPP Jawa Barat ini bisa mewarnai responsif gender yang dapat diwujudkan di Provinsi Jawa Barat. Lalu beberapa program lain yang telah dilaksanakan seperti baksos, program kemasyarakatan atau program penanaman pohon sudah dilakukanudah-mudahan bermanfaat dan memberikan solusi bersama bagi masyarakat," kata Ketua Kaukus Parlemen Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, Rabu.

Teh Ineu, sapaan akrab Ineu Purwadewi Sundari menuturkan KPP Jawa Barat adalah Organisasi Perempuan Parlemen yang memiliki tujuan untuk mempercepat proses demokratisasi, melalui pengutamaan gender dalam pembangunan.

"KPP Jawa Barat secara nyata sudah melakukan kegiatan dalam satu tahun terakhir, hari ini baru dikukuhkan secara resmi KPP Jawa Barat," kata Ineu, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Barat ini.

Saat disinggung tentang aksi nyata yang dilaksanakan dalam menghadapi pandemi COVID-19, Politisi PDI Perjuangan ini menuturkan jika KPP Jawa Barat hadir dan telah melaksanakan sejumlah agenda bakti sosial di sejumlah daerah.

"Pada saat pandemi saat ini ditambah banyaknya bencana di sejumlah daerah, kami telah banyak melakukan agenda kemasyarakatan dan bakti sosial baik di Cirebon, Sumedang, Subang, Cimahi, Sukabumi maupun kota-kota lainnya, harapannya dapat  memberikan solusi bersama terhadap permasalahan yang menimpa anak-anak dan perempuan," kata dia.

Ia menuturkan KPP Jawa Barat nantinya bisa menjadi ajang pembuktikan bahwa perempuan mampu ikut berkontribusi karena di saat sekarang ini perempuan juga bisa berbuat untuk masyarakat.

"Ancaman pandemi saat ini masih ada, oleh karenanya kami mengajak baik DPR RI maupun DPRD kota untuk bersama-sama memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Ancaman bencana kedepan pun masih ada, sudah seharusnya kita melakukan aksi nyata kepada masyarakat." kata dia.