Garut (ANTARA) - Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ahab Sihabudin meminta pemerintah daerah (pemda) harus tegas untuk menutup segala aktivitas penambangan ilegal yang keberadaannya merugikan masyarakat, negara, dan juga merusak lingkungan.
"Harus ditutup, tidak boleh ada pertambangan ilegal," kata Ahab kepada wartawan di Kabupaten Garut, Jabar, Rabu.
Ia menuturkan sejumlah daerah di Jabar memiliki kawasan tambang, termasuk wilayah Kabupaten Garut yang harus menjadi perhatian khusus pemerintah daerah untuk mengawasi lokasi dan legalitas kegiatan tambangnya.
Jika dibiarkan ilegal, kata dia, maka hanya pihak tertentu yang diuntungkan, sementara masyarakat terdampak, kemudian negara mengalami kerugian, dan tentunya lingkungan menjadi rusak.
"Siapa yang untung di situ, kan lingkungan rusak, masyarakat enggak dapat, negara juga dirugikan gitu," kata Ahab anggota DPRD Jabar dari Daerah Pemilihan Kabupaten Garut itu.
Ia menyampaikan, pihaknya selama ini menyoroti masalah kegiatan penambangan seperti Galian C di Kabupaten Garut yang saat ini perizinannya oleh Pemerintah Provinsi Jabar.
Namun adanya aturan itu, kata dia, bukan berarti Pemerintah Kabupaten Garut tidak bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan, dan beragam persoalan masyarakat sekitar penambangan.
"Apakah secara ekologi itu mengganggu, atau tidak merusak, itu juga harus dipertimbangkan, dan juga apakah misalnya tata ruang memenuhi enggak," katanya.
Ia menyampaikan proses perizinan penambangan pasir harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama memberikan perlindungan terhadap warga terdampak seperti masalah ekonomi, maupun kesehatannya.
Ia menegaskan, segala persoalan di lapangan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah di Garut karena selama ini pemerintah provinsi tidak sampai pada pihak yang keberatan atau terganggunya kenyamanan, dan keselamatan warga.
"Provinsi kan tidak sampai menanyakan terhadap bagaimana lingkungan kan, kita hanya melihat dari formalitas saja, tentu saja ini harus ditindaklanjuti oleh tingkat daerah yang harus lebih selektif," katanya.
