Jakarta (ANTARA) - Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir mencopot jabatan Dirut Garuda Indonesia Ari Askhara dan direksi lain yang terlibat dalam penyelundupan sepeda motor Harley Davidson dan dua unit sepeda Brompton.
Himpunan pengusaha muda itu menilai saat ini jadi momentum yang tepat untuk memberantas praktik monopoli maskapai penerbangan.
"HIPMI sangat mengapresiasi gerak cepat Menteri BUMN. Saya kira ini momentum yang tepat untuk membersihkan BUMN dari praktik-praktik tidak profesional dan membahayakan industri penerbangan nasional," kata Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H Maming dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Mardani H Maming mengingatkan, agar "bersih-bersih" di maskapai pelat metah itu dilanjutkan oleh pemerintah dengan memperbaiki struktur pasar penerbangan nasional. Menurut Ketua Umum HIPMI itu, perilaku ugal-ugalan direksi Garuda dalam mengelola korporasi berawal dari hilangnya iklim persaingan di industri penerbangan.
"Akibatnya, direksi merasa di atas angin semua. Semua pesaing sudah tersingkirkan, maka muncul tabiat buruk, saatnya kita ugal-ugalan. Ini sangat berbahaya," ujarnya.
ia juga berharap agar pemerintah membuka keran bagi pesaing-pesaing Garuda Indonesia. Saat ini, kata dia, maskapai-maskapai nasional telah terkonsolidasi ke dalam dua grup besar yakni Grup Garuda dan Grup Lion yang beranggotakan Lion Air, Batik Air, dan Wings Air.
"Hanya dua grup ini yang menguasai (memonopoli) dan bagi-bagi pasar. Persaingan hilang. Dampaknya, pengelolaan manajemen korporasi semakin tidak hati-hati dan konsumen mengalami kenaikan harga tiket yang luar biasa mahal," katanya.
Menurut dia, belajar dari kasus Pertamina, maskapai semestinya tak dibiarkan tanpa pesaing kuat.
"Dulu Pertamina kinerjanya jelek sekali. Setelah dibuka keran pasar, Total, Petronas, Shell dan kawan-kawan masuk, malah dia (Pertamina) membenah diri dan layanan bagus," ujarnya.
Oleh sebab itu, ia meminta agar pemerintah merelaksasi regulasi pasar di industri penerbangan nasional.
Dia khawatir bila dua grup maskapai penerbangan itu terus menguasai pasar Indonesia, maka akan timbul persaingan bisnis tidak sehat yang ujung-ujungnya merugikan konsumen.
"Tambah lagi pemain-pemain dengan merelaksasi regulasi kalau memungkinkan. Pemainnya, jangan itu-itu saja," pungkasnya.
Baca juga: Dewan Komisaris Garuda gelar RUPSLB dalam 45 hari
Baca juga: Soal penggantian Dirut Garuda, Ketum PHRI: Saya gembira banget
