Cianjur perlu revisi tata ruang terkait pemukiman di lahan pertanian

Cianjur (Antaranews Jabar) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Cianjur, Jawa Barat menilai perlu revisi tata ruang terkait pemukiman dan pertanian di daerah itu karena menjamurnya pemukiman di lahan persawahan.

"Ini jelas akan mengancam produktivitas pertanian dan ketahanan pangan setempat karena selama ini Cianjur, merupakan lumbung padi di Jabar," kata Pelaksana Tugas Kasi Perencanaan Tata Ruang dan Investasi Bapedda Cianjur Teddy Jantapraja di Cianjur Senin.

Ia menjelaskan revisi tata ruang untuk menyeimbangkan kebutuhan pemukiman dan terjaganya pertanian daerah. Cianjur sudah ditunjuk sebagai kabupaten yang mendukung ketahanan pangan nasional.

Pihaknya mencatat lahan pertanian di Cianjur sudah memenuhi target yang diberikan pemerintah pusat dengan luasan 66.934 hektare, menjadi areal produktif yang diandalkan dalam sektor pertanian.

"Luasan sawah tersebut saat ini mencakup sawah irigasi teknis, sawah tadah hujan, sawah rawa, dan sawah pinggiran sungai. Setiap tahunnya, Cianjur mampu menghasilkan 935.000 ton beras," katanya.

Namun, permasalahnnya saat ini pemerintah membutuhkan investasi penunjang pendapatan asli daerah (PAD) yang harus menggunakan lahan sehingga ?harus dilakukan revisi tata ruang.

"Tata ruang menjadi perlu dilakukan untuk memfasilitasi potensi investasi sekaligus mendukung ketahanan pangan. Intinya program ketahanan pangan daerah harus didukung agar berhasil," katanya.

Pemkab harus lebih menekankan pentingnya konsistensi penjagaan lahan persawahan. Prosesnya upaya mempertahankan lahan pertanian akan didukung dengan cetak sawah yang dikerjakan bersama TNI.

"Cetak sawah dapat menjadi salah satu cara mengatasi penyusutan lahan sawah karena pembangunan baik perumahan maupun pabrik agar target lahan ketersediaan sawah dari pemerintah pusat dapat tetap terjaga," katanya.