Antarajabar.com - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Haris Yuliana menilai proyek pembangunan kawasan permukiman Meikarta di Kabupaten Bekasi milik Lippo Group belum memiliki kejelasan terkait perizinan maupun analisa dampaknya terhadap masyarakat.
"Jadi, wajar apabila Pemprov dan DPRD Provinsi Jawa Barat menilai megaproyek tersebut ilegal dan harus segera dihentikan," kata Haris di Bandung, Jumat.
Ia mengatakan selama ini ada anggapan keberadaan proyek pembangunan permukiman tersebut akan menjadi titik kebangkitan ekonomi baru di Jawa Barat karena Meikarta akan menarik investor asing untuk masuk ke Jawa Barat dan menanamkan sahamnya.
"Akan tetapi, timbul berbagai pertanyaan terkait dampak dari megaproyek tersebut khususnya terhadap ekonomi Jawa Barat," kata dia
Ia mempertanyakan apakah proyek Meikarta tersebut akan berdampak positif terhadap masyarakat Jawa Barat. Dengan kata lain, siapa yang akan menikmati keuntungan dari keberadaan Meikarta nanti.
"Lantas apakah masyarakat Jawa Barat yang akan menikmatinya atau malah pihak lain," katanya.
Wakil rakyat asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti tenaga kerja yang terlibat di dalam proyek di Cikarang itu.
"Seberapa besar penyerapan tenaga kerja terhadap masyarakat sekitar atau Jawa Barat secara umum. Ini juga belum ada analisanya yang jelas hingga saat ini," kata dia.
Hal lain yang tidak kalah penting ialah seberapa besar keberadaan Meikarta akan mendongkrak nilai pendapatan asli daerah (PAD) Jawa Barat.
"Kalau investasi masuk harus ada ukuran yang jelas dampak terhadap peningkatan PAD Jawa Barat. Hal ini juga belum ada kejelasan," kata dia.
