"Yang pasti APBD murni sudah lewat. Nah kemungkinan nanti di perubahan APBD 2025. Mungkin di situ beliau (gubernur) akan memprioritaskan untuk pembayaran utang, konsekuensinya yang bukan belanja prioritas akan disesuaikan," ucapnya.
Tunggakan utang Pemprov Jabar ke BPJS Kesehatan tersebut, diungkap langsung oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung saat kunjungan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pada Rabu (11/6).
Dia menyoroti tingginya dana hibah pada kepemimpinan gubernur sebelumnya bahkan sampai melalaikan utang yang cukup fantastis kepada BPJS Kesehatan yang kala itu disebutnya sekitar Rp300 miliar.
Dedi menyatakan akan mengambil langkah solutif terkait masalah utang tersebut. Pasalnya, kata dia, pemerintah memiliki kewajiban lebih besar atas akses kesehatan warganya, ketimbang belanja hibah.
Dedi menjelaskan pengabaian pembayaran kewajiban seperti iuran BPJS Kesehatan bisa berdampak langsung pada pelayanan kesehatan di daerah, apalagi jika pemerintah kabupaten/kota juga gagal menunaikan pembayaran.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Utang Jabar ke BPJS Kesehatan sebesar Rp311 miliar mungkin bertambah
