Perjalanan dinas di Jawa Barat masih mungkin meski ada efisiensi anggaran

Bandung (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat mengungkapkan bahwa belanja perjalanan dinas masih memungkinkan dilakukan meski ada efisiensi APBD 2025 yang kemudian dialihkan pada pos anggaran prioritas untuk kesejahteraan masyarakat.

Kepala Bappeda Jabar Iendra Sofyan mengungkapkan bahwa hal tersebut karena dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, tidak menghilangkan sepenuhnya perjalanan dinas.

"Masih boleh. Namun dikurangi, dalam Inpres yang disebutkan adalah mengurangi perjalanan dinas 50 persen, itu ditulis 'clear' walau kita inginnya di atas itu," kata Iendra di Bandung, Jumat.

Termasuk, kata Iendra, perjalanan dinas keluar negeri, karena ketentuan jarak atau tujuan kegiatan tersebut dikembalikan ke daerah untuk mempertimbangkan efektivitas dan urgensinya.

"Tidak ada detail seperti itu. Mungkin itu dikembalikan pada daerah untuk mengaturnya. Karena kan harus dilakukan efisiensi guna direlokasi pada pos anggaran lain untuk pelayanan publik dan di sisi lain juga harus memenuhi program visi dan misi gubernur terpilih," katanya.

Selain perjalanan dinas, kata Iendra, pemerintah daerah juga diamanatkan untuk membatasi kegiatan seremonial, kajian, studi banding, serta seminar atau (focus group discussion).

Lalu membatasi belanja honorarium dengan mengacu pada Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional. Serta mengurangi belanja pendukung yang tidak memiliki keluaran terukur.