Perjalanan dinas di Jawa Barat masih mungkin meski ada efisiensi anggaran

Terkait target rampungnya pembahasan efisiensi anggaran ini, Iendra belum bisa memastikan, meskipun PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin berharap kajian tersebut rampung pada Senin (3/2).

Meski demikian, Iendra mengatakan langkah efisiensi itu akan dieksekusi di tengah tahun 2025, atau pada masa pembahasan dan peresmian APBD Perubahan 2025 dengan harus melalui berbagai proses yang ditetapkan.

"Masih panjang karena kan diawali dengan perubahan RKPD dulu. Nah dari situ baru kita serahkan KUA-PPAS ke DPRD untuk dilakukan pembahasan. Tapi juga sebelumnya biasanya diawali dengan pemeriksaan BPK," tuturnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengungkapkan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Pemprov Jabar terkait efisiensi anggaran Kamis sore, ditegaskan bahwa Pemprov menargetkan adanya efisiensi APBD 2025 sebesar Rp2 triliun-Rp4 triliun.

Yang akan diefisienkan adalah anggaran di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD/dinas/badan), sehingga ia meminta OPD di lingkungan Pemprov Jabar untuk menyusun dan menelusuri pos-pos anggaran yang bisa diefisienkan.

Draft dari OPD itu, lanjut Bey, diharapkan Senin (3/2) pekan depan rampung, untuk kemudian dipadupadankan dengan rancangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang hari ini dibahas dalam rapim tersebut.

"Jadi saya minta Senin sudah ada untuk dicari titik temu antara versi Bappeda dan dinas dengan jumlah yang ditargetkan Rp2 triliun hingga Rp4 triliun," ucapnya.

Diketahui, ada arahan dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025, ditetapkan bahwa efisiensi belanja negara sebesar Rp306 triliun, yang terdiri dari anggaran belanja kementerian sebesar Rp256 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp50,596 triliun.

Presiden juga menginstruksikan seluruh kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, untuk menerapkan langkah efisiensi, yang tertuang dalam diktum keempat.