Bandung (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa kunjungannya bersama tim kunjungan spesifik Komisi VII ke Bandung, Rabu, adalah untuk memastikan penyaluran anggaran pada lembaga penyiaran publik (LPP) di daerah.
Hal ini, kata Saras, merupakan fungsi dari Komisi VII yang menjadi mitra dari Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, RRI dan TVRI untuk melakukan pengawasan agar amanat dari kepala negara bisa dijalankan dengan baik.
"Ini untuk memastikan apa yang sudah dianggarkan itu bisa disalurkan dengan baik sesuai dengan arahan dari Presiden," kata Saras yang ditemui selepas kunjungan kerja spesifik di Studio TVRI Jawa Barat, Bandung, Rabu.
Arahan kepala negara itu, kata Saras, salah satunya adalah mengenai kebijakan efisiensi anggaran yang tidak boleh memberikan efek pada gaji pegawai, dan digunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan lembaga penyiaran yang dimaksud.
"Kemudian pemanfaatan aset juga harus dioptimalkan karena lembaga-lembaga ini kan bersejarah yang harusnya bisa menjadi kebanggaan kita bersama," ujarnya.
Efisiensi Pangkas Celah Korupsi
Terkait efisiensi juga, Saras menilai lembaga-lembaga ini harus memiliki kreatifitas dan "agile" pada tiap kondisi.
Karena, kata dia, efisiensi sejatinya adalah untuk memangkas anggaran yang sudah jelas-jelas menjadi celah untuk tindakan korupsi, bukannya memotong operasional.
"Celah untuk adanya anggaran yang digunakan untuk program-program yang tidak jelas Seperti studi banding ke luar negeri yang itu masuk untuk belajar kemiskinan di Australia. Jadi, bukan operasional itu sendiri yang dipotong," kata Saras.
