Bandung (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, menegaskan pentingnya penguatan daya saing pelaku industri nasional di level global, salah satu yang berpeluang adalah PT Dirgantara Indonesia (PT DI).
Hendry Munief menjelaskan bahwa Komisi VII DPR RI ingin memperoleh gambaran menyeluruh terkait tantangan yang dihadapi PT. DI.
“Sejumlah hal yang dipaparkan manajemen PT DI membuka ruang bagi pemerintah dan DPR untuk merumuskan langkah strategis, terutama terkait kebutuhan pendanaan dan kebijakan yang lebih mendukung keberlangsungan industri dirgantara kita,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT DI di Bandung, Senin (8/12).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung kondisi perusahaan sekaligus menggali permasalahan yang selama ini menghambat perkembangan industri pesawat terbang nasional.
.
Ia menilai dukungan pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, menjadi kunci dalam memperkuat sektor pertahanan dan industri strategis nasional.
Karena itu, solusi komprehensif diperlukan agar industri seperti PT DI dapat berkembang lebih optimal setelah puluhan tahun menghadapi berbagai hambatan struktural.
Hendry Munief mengungkapkan, Komisi VII DPR RI tengah mematangkan konsep Panca Daya Saing Industri, yang menjadi kerangka penguatan sektor industri nasional. Konsep tersebut disiapkan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daya Saing Industri sebagai payung regulasi untuk memperbaiki ekosistem industri di berbagai sektor.
“Rumusan tersebut kelak dapat menjadi jawaban atas tantangan yang dihadapi pelaku industri, termasuk industri pesawat terbang di PT Dirgantara Indonesia,” ucapnya.
Menurutnya, penyusunan kebijakan tidak boleh berhenti di atas kertas, tetapi harus menjadi langkah nyata yang memberikan kemudahan dan kepastian bagi dunia usaha.
Komisi VII, lanjut Hendry Munief, telah melakukan serangkaian kunjungan ke berbagai kawasan industri, mulai dari industri baja, otomotif, hingga kemaritiman. Kunjungan ke PT DI menjadi bagian dari upaya pemetaan menyeluruh terhadap problem industri nasional yang ternyata memiliki pola persoalan serupa.
