Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa, melantik 453 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.
Ketua KPU Kota Bandung Suharti mengatakan pelantikan itu menjadi momen awal bagi para anggota PPS untuk menyatakan pakta integritas dan berkomitmen menyelenggarakan pemilu dengan seluruh konsekuensinya.
Baca juga: Wali Kota Bandung minta petugas pemilu tidak gagap bertugas pada 2024
"Tentunya mengedepankan kemandirian, imparsialitas, dan integritas yang tinggi, tegaknya demokrasi di Kota Bandung untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat lima tahun ke depan," kata Suharti di Sentra Pembinaan Olahraga Terpadu Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa.
Dia menyebutkan para anggota PPS itu nantinya bekerja di 151 kelurahan yang ada di Kota Bandung. Setiap kelurahan itu akan memiliki tiga anggota PPS.
Untuk Pemilu 2024, menurutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PPS berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022. Namun, dari seluruh proses pelantikan PPK dan PPS, menurutnya, Kota Bandung belum ada ASN yang turut serta menjadi panitia pesta demokrasi itu.
Meski begitu, dia memprediksi akan ada sejumlah ASN yang turut menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), karena KPU Kota Bandung memerlukan sekitar 50 ribu anggota KPPS untuk proses pemilihan di 7.524 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Baca juga: Kota Bandung butuh anggaran Rp165 miliar untuk Pemilu 2024
"Jadi, mereka tetap dituntut kemandirian dan imparsialitas. Mereka tetap menyelenggarakan pemilu sesuai dengan koridor-koridor yang ada," kata Suharti.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Yana Mulyana berharap pelantikan itu bisa membuat proses pemilu di Kota Bandung semakin baik. Dia berharap 453 anggota PPS itu bekerja dengan baik dalam menegakkan demokrasi.
"Mudah-mudahan partisipasi pemilih bisa di atas 90 persen, kami cukup yakin," kata Yana.
Ketua KPU Kota Bandung Suharti mengatakan pelantikan itu menjadi momen awal bagi para anggota PPS untuk menyatakan pakta integritas dan berkomitmen menyelenggarakan pemilu dengan seluruh konsekuensinya.
Baca juga: Wali Kota Bandung minta petugas pemilu tidak gagap bertugas pada 2024
"Tentunya mengedepankan kemandirian, imparsialitas, dan integritas yang tinggi, tegaknya demokrasi di Kota Bandung untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat lima tahun ke depan," kata Suharti di Sentra Pembinaan Olahraga Terpadu Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa.
Dia menyebutkan para anggota PPS itu nantinya bekerja di 151 kelurahan yang ada di Kota Bandung. Setiap kelurahan itu akan memiliki tiga anggota PPS.
Untuk Pemilu 2024, menurutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PPS berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022. Namun, dari seluruh proses pelantikan PPK dan PPS, menurutnya, Kota Bandung belum ada ASN yang turut serta menjadi panitia pesta demokrasi itu.
Meski begitu, dia memprediksi akan ada sejumlah ASN yang turut menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), karena KPU Kota Bandung memerlukan sekitar 50 ribu anggota KPPS untuk proses pemilihan di 7.524 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Baca juga: Kota Bandung butuh anggaran Rp165 miliar untuk Pemilu 2024
"Jadi, mereka tetap dituntut kemandirian dan imparsialitas. Mereka tetap menyelenggarakan pemilu sesuai dengan koridor-koridor yang ada," kata Suharti.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Yana Mulyana berharap pelantikan itu bisa membuat proses pemilu di Kota Bandung semakin baik. Dia berharap 453 anggota PPS itu bekerja dengan baik dalam menegakkan demokrasi.
"Mudah-mudahan partisipasi pemilih bisa di atas 90 persen, kami cukup yakin," kata Yana.
