Bandung (ANTARA) - Universitas Padjadjaran dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) untuk membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) di era revolusi industri 5.0 di Graha Sanusi Unpad Kota Bandung, Jawa Barat, Senin.
Penandatangan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPSDM) Asep Kurnia dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Dr Idris.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang hadir dalam acara tersebut berharap kerja sama dengan Unpad ini akan terus berkembang ke depannya.
"Kami membangun kerja sama dengan Unpad Fakultas Hukum, untuk program staf-staf kami mengikuti lanjutan S2 dan S3 di Unpad. Jadi ini yang kami kerja samakan. Selama ini kampus Unpad kampus yang baik," kata dia.
Menteri Yasonna menuturkan ASN dituntut untuk bekerja dan bersikap secara profesional sehingga Kemenkumham memberikan kesempatan kepada jajarannya untuk melanjutkan pendidikan mereka.
"Kemenkumham membutuhkan SDM yang berkarakter, berani berinovasi dan berkreasi karena ini merupakan fondasi untuk membangun Indonesia maju, terutama di masa revolusi industri 5.0 pada masa sekarang ini," kata dia.
Lebih lanjut Menteri Yassona mengatakan Unpad adalah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang mendorong para dosen untuk terus menulis karya ilmiah untuk kemajuan bangsa ini.
