Ketua DPRD Bogor apresiasi Kejagung tetapkan 4 tersangka korupsi CPO

Kota Bogor (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengapresiasi Kejaksaan Agung (Kejagung) yang telah menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan korupsi crude palm oil (CPO) yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng.

"Saya kira langkah dari Kejagung ini sangat baik untuk memperbaiki keadaan ke depan," ujar Atang di Kota Bogor, Kamis.

Dia memandang pengungkapan dan penetapan empat tersangka oleh Kejaksaan Agung perlu diapresiasi sebagai bentuk keseriusan dari pemerintah untuk menangani penyebab permasalahan kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng.

Pada Selasa (19/4) Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Perdaglu Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi crude palm oil (CPO) yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng.

Selain IWW, tiga tersangka lain yang ditetapkan oleh Kejagung adalah Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Stanley M. A. (SMA), Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor (MPT), serta General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas Picare Togar Sitanggang (PT).

Alasan kenaikan harga minyak goreng telah dijelaskan pemerintah sejak Kamis (28/11) melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI Oke Nurwan.

Dia menyatakan harga minyak goreng di dalam negeri melonjak imbas kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dunia. Pemerintah terus memantau produsen dan pedagang agar tetap menjual minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) agar harga minyak goreng tidak melonjak.

Kemudian, pada Kamis (27/1), Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengumumkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng ditetapkan sebesar Rp11.500 per liter untuk minyak goreng curah, Rp13.500 per liter untuk kemasan sederhana serta Rp14.000 per liter bagi kemasan premium berlaku mulai Selasa (1/2).

Namun kenyataannya harga minyak goreng yang sampai kepada depo atau agen hingga pedagang di pasaran lebih banyak dijual di atas HET.

Hal itu karena depo hingga pedagang eceran di berbagai daerah mengungkapkan ketersediaan minyak goreng sesuai HET didistribusikan terbatas kepada mereka.

Khususnya minyak goreng kemasan sederhana yang sulit ditemukan, begitupun minyak goreng kemasan premium yang sering kali kosong di pasar tradisional maupun toko ritel.

Pemerintah pusat pun mengubah subsidi minyak goreng hanya untuk minyak goreng curah sebesar RP14.000 per liter dan Rp15.000 per kilogram.

Namun kemudian, minyak goreng curah juga menjadi langka sementara minyak goreng kemasan premium melimpah di toko ritel dengan harga rata-rata di atas Rp22.000. Sekalipun ada, minyak goreng curah hanya mampu dijual terbatas oleh pedagang karena stok yang kurang.

Di Kota Bogor, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dan Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto silih berganti melakukan tinjauan pasar.

Pada Kamis (24/2), Ketua DPRD Atang Trisnanto yang mendampingi Dedie Rachim menambahkan dengan kondisi ketersediaan yang terbatas, pedagang toko di Pasar Baru Bogor mengaku dari biasa diberi stok 10 dus minyak goreng kini hanya dijatah dua dus per pembelian.

Menurutnya dalam tata niaga mudah sekali terlihat alasan gejolak harga minyak goreng yang terjadi. Jika stok banyak maka harga menurun, sebaliknya jika stok menurun harga pun naik.

Semenjak penetapan HET oleh pemerintah pusat, stok yang dikirim masih terbatas sehingga perbedaan harga masih terjadi di pasar.

Bahkan, menindaklanjuti kelangkaan minyak goreng yang berkepanjangan Bima Arya meninjau langsung Depo minyak goreng tersebar di Perumahan Taman Cimanggu di Taman Cimanggu, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal pada Kamis (7/4).

Kemudian, pada Selasa (12/4) Bima Arya mendampingi Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga meninjau ketersediaan minyak goreng curah di Pasar Baru Bogor. Ditemukan kondisi masih sama, pedagang mengeluh kekurangan stok untuk dijual.

"Untuk itu kita dukung agar kasus ini dibongkar hingga ke akar-akarnya. Semoga ini menjadi awal untuk memberantas permasalahan yang selama ini telah menyusahkan masyarakat," ujarnya.