Bandung (ANTARA) -
Pasalnya, barang-barang impor yang masuk Indonesia tidak jarang memiliki harga lebih murah sehingga menjadi pilihan masyarakat, alih-alih produk lokal termasuk yang diproduksi pelaku UMKM.
Baca juga: Delta Fest beri kesempatan UMKM naik kelas
"Kementerian mengimbau, meminta peninjauan pajak masuk. Tapi tidak mudah. Karena juga kita menghadapi barang-barang yang masuk secara ilegal. Kabinet Merah Putih saat ini juga berusaha memperketat arus barang dari luar, termasuk narkoba," kata Helvi di Bandung, Sabtu.
Selain urusan pengetatan arus barang impor, Helvi mengatakan pemerintah juga berusaha untuk memperkuat UMKM, mulai dari akses permodalan, di mana pemerintah meluncurkan skema pembiayaan LPDB UMKM dan kementerian juga tengah melobi perbankan agar bisa menurunkan suku bunganya bagi para pelaku UMKM.
"Sehingga daya saing dari sisi harga juga meningkat," ujarnya.
Dari sisi UMKM-nya sendiri, lanjut dia, harus memiliki semangat yang disebutnya Lidin, atau loyalitas, integritas, disiplin, dan inovatif, di mana para pelaku usaha harus loyal pada konsumennya dengan tidak mengurangi mutu ketika sudah banyak dipakai atau dikonsumsi masyarakat demi laba tinggi.
Kemudian, para pelaku usaha juga perlu berintegritas dengan berpegang teguh pada perjanjian kontrak yang dibuat.
"Kemudian harus berdisiplin, jika kontrak mengatakan 15 hari, jangan mundur jadi 20 hari. Dan yang terakhir adalah jangan berhenti berinovasi, karena persaingan saat ini bukan lokal, tapi global. Tapi saya yakin Jabar punya keunggulan di situ karena kawasan ini terkenal dengan faktor kreativitasnya," ucap dia.
