Bapenda Jawa Barat optimalkan peta jalan digital terkait PAD

Bandung (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat (Bapenda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengoptimalkan peta jalan (road map) digital yang disusun Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terkait upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) di setiap kabupaten/kota.

"Hingga saat ini masih ada kabupaten dan kota yang belum membuat roadmap digital yang disusun TP2DD. Berdasarkan catatan yang ada di kami baru Kabupaten Bogor, Cianjur, Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Subang, Kota Banjar dan Kabupaten Purwakarta yang telah memiliki road map," kata Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik dalam keterangan persnya, Minggu.

Bapenda Provinsi Jawa Barat, kata Dedi, menargetkan peningkatan pendapatan daerah dan semua penghitungan dan strategi sudah disesuaikan meski kondisi pandemi masih terjadi.

Baca juga: Bapenda Jawa Barat-BPH Migas siapkan sistem untuk optimalkan PBBKB

Dedi Taufik mengatakan realisasi pendapatan yang ditargetkan pada 2022 sebesar Rp31 triliun dan pada tahun berikutnya sebesar Rp32,7 triliun.

Rincian target itu berasal dari proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp22,8 triliun, transfer pusat Rp9,9 triliun dn pendapatan lain sebesar Rp28 miliar.

"Memang COVID 19-nya naik turun. Tapi kami menguatkan kolaborasi dan menggali potensi yang belum dimaksimalkan. Kami akan dorong dari retribusi dua hal. Ada intensifikasi dan ekstensifikasi," kata Dedi.

Soal ekstensifikasi, lanjut dia, Bapenda Provinsi Jawa Barat berupaya untuk mendorong agar daerah melakukan digitalisasi untuk mencari peluang dan menggali PAD.

Menurut dia penerapan teknologi digital ini, salah satunya bisa digunakan untuk mendorong pendapatan dari pajak kendaraan bermotor.

Baca juga: Target pendapatan Provinsi Jabar tahun 2022 sebesar Rp31,5 triliun

Pihaknya juga sudah menjalin komunikasi untuk dukungan pihak Dirlantas Polda Jabar dan Polda Metro, termasuk dalam hal keamanannya.

"Secure yang harus diperhatikan. Pelayanan harus jelas dan hati hati. Tata laksana perkantoran, kenyamanan bekerja kuncinya," kata dia.

Baca juga: Bapenda Jawa Barat raih Rp 8,02 triliun dari pajak kendaraan bermotor

Baca juga: Bapenda Jawa Barat raih Rp 8,02 triliun dari pajak kendaraan bermotor