Kota Bogor (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Jawa Barat, mendorong pemerintah kota setempat memprioritaskan perbaikan Jalan MA Salmun yang mengalami kerusakan.
Skema baya perbaikan itu melalui rencana bantuan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp20 miliar.
“Jembatan atau Jalan MA Salmun itu kan sudah rusak dari 2020. Belum ada penanganan apa pun juga sampai saat ini. Jadi kami harap DAK yang cair tahun ini bisa digunakan dulu untuk memperbaiki jalan tersebut," kata Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Iwan Iswanto, di Kota Bogor, Selasa
Menurutnya, Jalan MA Salmun sangat vital keberadaannya karena menghubungkan Jalan Merdeka dan Jalan Dewi Sartika yang merupakan salah satu akses yang sering kali digunakan oleh warga untuk berlalu-lalang di jalur perdagangan Kota Bogor karena lokasinya yang berdekatan dengan Pasar Kebon Kembang.
Sehingga, menurut Iwan, sudah seharusnya Pemerintah Kota Bogor memfokuskan perbaikan jalan tersebut agar jangan sampai terjadi lagi kerusakan yang bisa merugikan warga.
Aktivitas warga di Jalan MA Salmun tetap padat, baik yang menggunakan sepeda motor maupun mobil meskipun jalan yang retak diketahui sejak Agustus 2020 itu masih diberi pembatas agar tidak diakses.
Warga tetap melintas bergantian dengan menggunakan ruas jalan di sampingnya.
Begitupun pedagang kaki lima, pedagang toko kelontong di sekitarnya maupun pembelinya tetap beraktivitas seperti biasanya.
“Masa mau nunggu sampai roboh dulu baru diperbaiki. Tahun lalu katanya mau nunggu anggaran provinsi dan pusat," ujarnya.
Iwan bahkan menilai progres perbaikan beberapa jalan kurang serius oleh Pemerintah Kota Bogor meskipun sudah ada rencana anggaran.
Dinas PUPR Kota Bogor, kata dia, sudah membuat perencanaan penggunaan anggaran DAK di 2022. Di antaranya adalah Jalan Kayumanis-Kencana Rp9 miliar, Pandu Raya Rp4,3 miliar, Cibeureum-Ciapus Rp1,9 miliar, Jalan Bangbarung Rp2,1 miliar, Batuwulung Rp1 miliar dan pedestrian Alun-Alun Kota Bogor di Jalan Dewi Sartika sekitar Rp1 miliar.
Namun, semua proyek yang sudah direncanakan ini belum ada yang dilelangkan oleh Dinas PUPR, sehingga Iwan meminta agar ada proyeksi anggaran baru dan mendorong PUPR agar sesegera mungkin melakukan tender, agar tidak terjadi lagi keterlambatan pembangunan.
“Ini kan belum ada yang dilelang, harusnya masih bisa dimasukkan itu anggarannya, pilihlah yang prioritas. Jangan sampai juga ini ada keterlambatan pembangunan karena lelang lama,” katanya.
