Bandung (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengaku prihatin dengan keberadaan Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah IV, Kota Cimahi yang masih mengontrak.
Kondisi Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah IV yang masih mengontrak tersebut dinilai belum ditunjang dengan politik anggaran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Dan hal itu dapat menghambat pelayanan dari dinas tersebut, karena wilayah kerja mereka mencakup beberapa kabupaten/kota dan itu tidak akan maksimal dalam melayani masyarakat," kata Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady, di Bandung, Kamis.
Daddy mengatakan terungkapnya kondisi tentang Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah IV tersebut saat Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan Monitoring Kegiatan Tahun Anggaran 2021 dan Usulan Program Kerja Tahun Anggaran 2022.
"Sayangnya politik anggaran kita masih belum menunjang ke arah itu, misalnya Kantor Cabang Dinas Wilayah IV ini letaknya di Kota Cimahi dan mencakup Kota Bandung, Subang dan Kabupaten Bandung Barat. Dengan cakupan empat daerah itu kantornya masih ngontrak, mereka enggak punya kantor sendiri," kata Daddy.
"Sehingga pastilah pelayanan yang diberikan tidak maksimal," tuturnya.
Daddy menambahkan hal itu terbukti dari beberapa poin yang bisa mengurangi kinerja dari kantor cabang dinas ESDM seperti pengurangan rasio elektrifikasi yang dibutuhkan.
"Buktinya ada kurang lebih rasio elektrifikasi yang dibutuhkan yang sudah diverifikasi dari sekitar 31 ribu menjadi hanya sekitar 8.700 itu butuh dana namun alokasi anggaran untuk itu tidak ada," kata dia
"Itu yang pertama, yang kedua terkait pembinaan , pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan dan pengguna air tanah dalam. Saya kira di empat kabupaten ini dengan 1170 perusahaan dan kurang lebih 2000an titik, saya kira ngontrolnya pun tidak mudah," lanjut Daddy.
Daddy menegaskan, Komisi IV DPRD Jabar meminta data kepada kantor cabang dinas yang ada, sehingga komisi IV mempunyai argumentasi yang kuat ketika melakukan pembahasan anggaran .
"Kami minta data ke kawan kawan cabang dinas ke dinas-dinas yang ada agar komisi IV mempunyai argumentasi yang kuat ketika melakukan pembahasan anggaran. Jadi policy anggaran kita ini politik anggaran kita berkaitan dengan target-target yang ada di RPJMD. Saya kira angka sesungguhnya tidak terlalu besar, kalau kita punya 'good will' yang bagus untuk menuntaskan itu semua," kata Daddy.
Baca juga: DPRD Jabar berharap semua fasilitas Pemprov terapkan konsep BLUD
Baca juga: DPRD Jabar: Peningkatan infrastruktur pendidikan fokus PPDB
Baca juga: DPRD Jawa Barat apresiasi Balai Latihan Kerja oleh Komunitas Al Firdaus
