Bandung (ANTARA) - Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat Junaedi mengatakan total aset milik Pemprov Jawa Barat per tahun 2018 mencapai Rp30 triliun yang meliputi sekitar 5 juta item barang dan tersebar di 27 kabupaten kota.
"Untuk aset milik Pemprov Jawa Barat ini paling banyak jenisnya adalah tanah atau sekitar 49 persen senilai Rp 11 triliun. Ini yang membuat persoalan tanah jadi isu penting di Jawa Barat. Sisanya jalan, jembatan, mesin, dan lainnya," kata Junaedi, saat menjadi pembicara pada acara Jabar Punya Informasi (Japri), di Gedung Sate Bandung, Kamis.
Junaedi menjelaskan untuk jumlah aset milik Pemprov Jawa Barat yang bangunan ada sebanyak 6.000-an aset yang terdiri dari gedung kantor perkantor dan bangunan sekolah.
Dia mengatakan terkait pencatatan aset pihaknya hingga saat ini terus melakukan berbagai upaya seperti pengamanan administrasi seperti melakukan pencatatan tiap tahun.
"Yang kedua ialah pengamanan fisik agar tanah milik Pemprov Jawa Barat tersebut bisa dikuasai dan dioptimalkan dan yang ketiga pengamanan hukum agar terhindar dari gugatan," kata dia.
"Kita harus belajar dengan ada masyarakat yang mengklaim memiliki aset pemda, mereka punya hak juga untuk menggugat namun kita sebagai pemilik aset berhak juga untuk mempertahankan aset," lanjut dia.
Dia mengatakan terkait pengelolaan aset milik Pemprov Jawa Barat senilai Rp30 triliun itu mengacu pada Perda 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah yang dilakukan agar aset bermanfaat bagi publik.
"Ini arah kita ke depan, kita harapkan tanah pemprov atau milik pemerintah bermanfaat bagi masyarakat. Setiap tahun hampir Rp25 miliar dari pengelolaan aset, masuk ke Bapenda. Potensinya juga besar," kata dia.
Ditempat yang sama Sekretaris Satpol PP Jawa Barat Sapta Yulianto Saduki mengatakan, Satpol PP memiliki kewenangan untuk mengamakan aset berkordinasi dengan BPKAD.
Akan tetapi, kata Sapta, karena aset itu sebagian ada di wilayah Kabupaten kota maka Satpol PP Jawa Barat kordinasi dengan Satpol PP tingkat kota kabupaten terkait.
Baca juga: Ada 4.545 aset berupa tanah milik Pemprov Jabar belum bersertifikat
Baca juga: Komisi l DPRD Jabar minta BPKAD Cianjur segera sertifikatkan aset
