Cirebon (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, memperkuat kapasitas para pelaku Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) guna meningkatkan keakuratan data penerima bantuan sosial (bansos) melalui kegiatan bimbingan teknis pada Juli 2025.
“Kegiatannya hari ini mulai berjalan. Tujuannya untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) PSKS karena mereka yang paling tahu kondisi di lapangan,” kata Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman di Cirebon, Selasa.
Ia menyebutkan PSKS merupakan ujung tombak pelayanan sosial di masyarakat, sehingga perlu dibekali dengan kapasitas yang memadai, baik dalam pendataan maupun penanganan kasus sosial.
Menurut dia, kehadiran PSKS sangat penting agar proses verifikasi dan validasi data warga penerima bansos menjadi lebih akurat, serta selaras dengan kebutuhan di lapangan.
“Ke depan, kondisi masyarakat di Kabupaten Cirebon yang membutuhkan bantuan dapat divalidasi langsung oleh PSKS. Pemerintah daerah pun bisa menggunakan data yang valid,” ujarnya.
Dia menyampaikan peserta bimbingan teknis ini terdiri atas berbagai unsur pelaku sosial seperti Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), Karang Taruna, serta unsur lainnya yang aktif dalam pelayanan sosial di tingkat lokal.
Dalam kegiatan tersebut, kata dia, dilakukan sosialisasi mengenai integrasi data kesejahteraan, termasuk pemadanan antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Terpadu Sistem Nasional (DTSN).
Sementara itu Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon Indra Fitriani mengatakan penguatan kapasitas PSKS bertujuan agar para pelaku sosial dapat bekerja lebih mandiri, profesional, dan optimal.
