Cirebon (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, memastikan membantu penguatan program jaminan kesehatan masyarakat di daerah tersebut melalui optimalisasi pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD dan pagu indikatif kewilayahan (PIK).
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sophi Zulfia dalam keterangannya di Cirebon, Rabu, mengatakan secara kelembagaan pihaknya telah mengarahkan Pokir agar memberi ruang lebih besar bagi penguatan sektor kesehatan, termasuk peningkatan akses layanan dasar.
Selain itu, kata dia, DPRD Kabupaten Cirebon mendorong pemanfaatan PIK untuk mengalokasikan anggaran yang langsung berpihak pada kebutuhan kesehatan masyarakat.
“Kami berkomitmen memastikan masyarakat memperoleh jaminan kesehatan yang layak dan berkeadilan. Ini menjadi perhatian bersama yang harus ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia mengemukakan isu jaminan kesehatan masih menjadi tantangan serius di daerahnya, salah satunya karena Kabupaten Cirebon pada 2025 belum mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC).
Menurut dia, tingkat kepesertaan aktif BPJS Kesehatan berbayar belum memenuhi ambang batas minimal 80 persen, sehingga masih terdapat celah perlindungan kesehatan masyarakat.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong kehadiran jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) sebagai alternatif bagi masyarakat yang belum terakomodasi BPJS Kesehatan.
“Situasi ini menunjukkan masih adanya warga yang belum terlindungi secara optimal,” katanya.
Lebih lanjut, Sophi menuturkan pihaknya pun telah menerima masukan hasil audiensi bersama Forum Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kabupaten Cirebon pada Selasa (27/1) kemarin.
Pihaknya mencatat ada tiga isu utama yang disampaikan yakni anomali data, kendala birokrasi BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan kesejahteraan petugas Puskesos.
Terkait hal tersebut, ia menyebut DPRD akan mengawal tindak lanjut perangkat daerah, mulai dari anomali data kesejahteraan sosial hingga kendala pengaktifan BPJS Kesehatan untuk kategori PBI.
Ia menegaskan perhatian terhadap kesejahteraan petugas Puskesos menjadi bagian penting, mengingat peran mereka sebagai ujung tombak pelayanan sosial di tingkat desa.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada petugas Puskesos yang selama ini aktif melakukan pendataan masyarakat, khususnya kelompok desil 1 hingga 5 yang berhak atas perlindungan jaminan kesehatan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman memastikan pemerintah daerah akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan Forum Puskesos.
Ia mengaku telah meminta dinas terkait untuk segera merespons berbagai persoalan di lapangan agar solusi konkret dapat segera diterapkan.
“Saya sudah meminta dinas terkait untuk menindaklanjuti aspirasi ini, agar permasalahan yang ada dapat segera dicarikan solusi,” tuturnya.
