Cirebon (ANTARA) - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Encep Sugiana menyebut Balai Kesehatan Paru di Cirebon, Jabar, memiliki peran strategis dalam penanganan penyakit paru-paru, baik tuberkulosis (TBC) maupun non-TBC.
Ia mengatakan keberadaan balai tersebut menjadi rujukan penting layanan kesehatan paru-paru bagi masyarakat, khususnya di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning).
“Balai Kesehatan Paru Cirebon memiliki fungsi strategis sebagai pusat layanan kasus paru yang harus terus diperkuat,” kata Encep dalam keterangan yang diterima di Cirebon, Jumat.
Atas dasar itu, ia mengatakan Komisi V DPRD Jabar sudah melaksanakan kunjungan kerja ke fasilitas tersebut, untuk melakukan penghimpunan data dan informasi.
Data tersebut, kata dia, nantinya dijadikan sebagai bahan penyusunan program serta anggaran kesehatan Provinsi Jabar pada 2026.
Ia menjelaskan, peran strategis tersebut semakin penting di tengah perubahan regulasi yang menghapus status rumah sakit khusus dan mengharuskan integrasi layanan ke dalam manajemen RSUD Sidawangi.
Menurutnya, integrasi kelembagaan harus diarahkan untuk memperkuat fungsi pelayanan paru agar tetap terfokus dan berkelanjutan.
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, pihaknya mencatat masih adanya kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana penunjang layanan.
Encep mengemukakan salah satu kebutuhan utama adalah penambahan kapasitas tempat tidur pasien, dari saat ini sekitar 100 unit menjadi 200 unit.
Selain kapasitas layanan, ketersediaan peralatan medis khusus juga menjadi perhatian dalam kunjungan yang dilaksanakan Komisi V DPRD Jabar.
Selain itu, ia menekankan pentingnya fasilitas kultur dan uji resistensi TBC untuk memastikan ketepatan diagnosis dan efektivitas pengobatan.
“Hal ini sangat penting untuk mencegah kegagalan terapi dan resistensi obat,” ujarnya.
Komisi V DPRD Jabar, lanjut dia, menyoroti pula terkait keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan paru-paru.
Ia menyampaikan masih terbatasnya jumlah dokter spesialis paru dan dokter mikrobiologi klinik, dinilai perlu segera direspons melalui dukungan kebijakan Pemprov Jabar.
“Kami mendorong pemerintah provinsi memastikan penguatan sarana, SDM, dan kebijakan agar peran strategis Balai Kesehatan Paru Cirebon dapat terus dijalankan,” ucap dia.
