Cirebon (ANTARA) - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Encep Sugiana menyebutkan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Taruna Mandiri di Kuningan, Jabar, masih memerlukan dukungan dari pemerintah daerah (pemda), terutama dalam pemenuhan tenaga maupun sarana prasarana pendidikan.
“Sekolah ini sebenarnya sudah sangat representatif dan layak menjadi percontohan SLB di Jabar,” kata Encep dalam keterangan yang diterima di Cirebon, Jumat.
Ia mengatakan keterbatasan jumlah guru pendidikan khusus menjadi tantangan utama, seiring dengan tingginya jumlah siswa serta beragamnya program keahlian yang dikembangkan di sekolah tersebut.
Menurut Encep, kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian khususnya dari Pemprov Jabar, mengingat SLBN Taruna Mandiri di Kuningan telah mencatat berbagai prestasi hingga tingkat nasional.
“Prestasinya banyak dan pengelolaannya profesional, tetapi kebutuhan tenaga pengajar khusus masih sangat kurang,” katanya.
Komisi V DPRD Jabar, kata dia, sudah melaksanakan kunjungan langsung ke sekolah tersebut pada Rabu (21/1) untuk melihat kondisi di fasilitas pendidikan tersebut.
Dia mengemukakan hasil kunjungan kerja tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Pemprov Jabar, dalam memperkuat layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus.
Ia menjelaskan SLBN Taruna Mandiri saat ini menampung sekitar 269 siswa, dengan 13 program keahlian yang mencakup pendidikan akademik dan vokasi.
Ia menyampaikan program vokasi yang dikembangkan antara lain keterampilan otomotif dan servis sepeda motor, yang bertujuan membekali siswa berkebutuhan khusus dengan kompetensi kerja.
Encep menuturkan pihak sekolah juga telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan, guna membuka peluang penyerapan lulusan ke dunia kerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.
Selain bidang vokasi, kata dia, SLB tersebut mencatat prestasi di bidang olahraga dan seni, termasuk siswa yang tergabung sebagai atlet sepak bola dalam ajang olahraga difabel tingkat nasional.
Namun demikian, ia menilai pengembangan potensi siswa tersebut membutuhkan dukungan sarana praktik yang memadai dan berkelanjutan.
“Peralatan praktik untuk beberapa program keahlian, masih perlu ditingkatkan agar proses pembelajaran berjalan optimal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kesejahteraan guru, khususnya guru PPPK dan PPPK paruh waktu, yang dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih dari Pemprov Jabar.
Selain itu, Encep mengungkapkan status lahan sekolah yang hingga kini masih berstatus milik desa dan digunakan melalui sistem sewa turut menjadi persoalan yang perlu dicarikan solusi.
Ia menekankan kepastian status lahan menjadi faktor penting, untuk menjamin keberlanjutan pengembangan fasilitas pendidikan di SLBN tersebut.
“Keberlanjutan sekolah ke depan, perlu didukung dengan kepastian status lahan,” katanya.
