Cirebon (ANTARA) - Anggota DPRD Jawa Barat Ratnawati menyerap berbagai aspirasi masyarakat di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon, Jabar, dalam kegiatan reses sejak November 2025 yang didominasi kebutuhan penguatan sektor pertanian, UMKM, serta sarana pendidikan.
Ia mengatakan Indramayu dan Cirebon, merupakan wilayah agraris di Jabar yang menjadikan sektor pertanian sebagai penopang utama perekonomian masyarakat.
“Karena Indramayu dan Cirebon adalah daerah pertanian, aspirasi yang paling banyak disampaikan berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian,” kata Ratnawati di Cirebon, Selasa.
Ia menyebutkan peningkatan produksi pertanian, menjadi aspirasi paling banyak disampaikan warga dalam berbagai pertemuan reses.
Menurut dia, petani di kedua daerah tersebut banyak mengeluhkan keterbatasan infrastruktur pendukung aktivitas pertanian.
Ia menjelaskan pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani, menjadi salah satu kebutuhan utama agar distribusi sarana produksi dan hasil panen dapat berjalan lancar.
Selain jalan pertanian, Ratnawati menyebut irigasi pertanian juga menjadi aspirasi yang banyak disampaikan masyarakat.
“Banyak yang diminta yaitu jalan pertanian dan juga irigasi pertanian,” ujarnya.
Ia menilai ketersediaan irigasi yang memadai sangat berpengaruh terhadap produktivitas lahan pertanian, terutama di daerah sentra pangan.
Selain sektor pertanian, ia juga menerima aspirasi dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indramayu dan Cirebon.
Ia mengatakan pelaku UMKM berharap adanya dukungan peningkatan permodalan, untuk mengembangkan usaha mereka.
Tidak hanya permodalan, Ratnawati menyebutkan pelaku UMKM juga membutuhkan pelatihan keterampilan, peningkatan kualitas kemasan, serta pendampingan pemasaran.
“Kami juga menyerap aspirasi UMKM, banyak yang ingin ditingkatkan baik permodalan, pelatihan, kemasan, dan lain sebagainya,” katanya.
Di bidang pendidikan, ia menyoroti kondisi sekolah-sekolah swasta yang mengalami keterbatasan ruang belajar.
Ia menjelaskan adanya penambahan jumlah siswa, menyebabkan rasio murid dalam satu kelas menjadi tidak ideal.
“Jumlah muridnya bertambah dari sekitar 30 orang menjadi 50 orang per kelas, ini tentu sangat berdampak bagi sekolah swasta,” ujarnya.
Ia menegaskan seluruh aspirasi yang dihimpun, akan ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan di DPRD Jabar.
Ia menyebutkan akan membawa hasil serapan aspirasi tersebut, ke komisi-komisi terkait sesuai dengan bidang kewenangan masing-masing.
“Kebetulan saya ada di Komisi III yang membidangi anggaran dan juga di Badan Anggaran, nanti akan saya sampaikan ke masing-masing komisi,” ucap dia.
