Bandung (ANTARA) - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menilai lemahnya sistem pendataan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai akar masalah yang menghambat serapan kerja bagi para alumni di sektor industri.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat George Edwin Sugiharto mengungkapkan bahwa selama ini laporan pendidikan di provinsi itu tidak ada sinkronisasi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, dimana cenderung hanya menampilkan sisi keberhasilan secara seremonial, sementara data krusial mengenai profil lulusan yang terserap maupun yang menganggur masih sangat minim.
"Kalau kita tidak tahu penyakitnya, bagaimana kita mau memperbaiki. Kita perlu jujur melihat kekurangan, bukan hanya melaporkan keberhasilan," ujar George dalam keterangan di Bandung, Rabu.
George menegaskan tanpa kejujuran data yang komprehensif, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mengalami kesulitan dalam merumuskan kebijakan perbaikan pendidikan yang tepat sasaran.
Ia mendorong sekolah-sekolah di seluruh Jawa Barat untuk mulai menerapkan pendataan alumni secara berkelanjutan.
Hal ini mencakup persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang, bekerja lintas bidang, berwirausaha, melanjutkan studi, hingga yang masih belum terserap lapangan kerja (menganggur).
"Data tersebut sangat penting sebagai bahan evaluasi yang akan diteruskan kepada pemerintah daerah maupun pusat. Selama ini, pendidikan cenderung berjalan apa adanya tanpa didukung data yang kuat dan sarana prasarana yang benar-benar modern," katanya.
Menurut dia, SMK mengemban misi besar untuk mencetak tenaga kerja siap pakai yang selaras dengan dinamika dunia industri.
