DPRD Jabar dorong integrasi infrastruktur-teknologi optimalkan potensi garam

Bandung (ANTARA) - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mendorong adanya langkah konkret, berupa integrasi infrastruktur dan teknologi tepat guna untuk mengoptimalkan potensi komoditas garam di Jawa Barat.

Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Bambang Mujiarto menekankan, pentingnya intervensi pemerintah, mengingat saat ini Jawa Barat telah mengukuhkan posisi strategis sebagai produsen garam terbesar ketiga di Indonesia.

"Potensi yang kita miliki sangat luar biasa dalam sektor kelautan dan perikanan, khususnya para petambak garam," kata Bambang dalam keterangan di Bandung, Rabu.

Dia menilai, meski menyandang status produsen papan atas nasional, masih terdapat sejumlah celah krusial yang harus segera ditutup oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar hasil produksi rakyat mampu bersaing secara kualitas maupun harga.

Salah satu wilayah yang menurutnya bisa lebih dioptimalkan, adalah Kabupaten Cirebon, yang terdapat Satuan Pelaksana (Satpel) Pergaraman Kapetakan.

Saat pemantauan lapangan ke Satpel Pergaraman Kapetakan, Komisi II merumuskan empat poin mendesak yang membutuhkan perhatian serius, yang pertama optimalisasi sarana dan prasarana, dengan peningkatan infrastruktur pendukung yang selama ini dinilai belum maksimal di tingkat lapangan.

Kedua, akselerasi Sumber Daya Manusia (SDM), lewat pemberian edukasi dan pendampingan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas teknis para petani garam.

Ketiga, penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi, guna mendongkrak standar kualitas garam, agar memiliki daya saing tinggi.

Keempat, integrasi permodalan, dengan penyediaan dukungan finansial yang terukur sebagai motor penggerak bagi pelaku usaha garam.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.