Kota Bogor (ANTARA) - Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya (PPJ) menyatakan kesiapan untuk membuka ruang mediasi dengan para pedagang Pasar Bogor yang menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana relokasi di halaman Balai Kota Bogor, Jawa Barat, Senin.
Direktur Utama PPJ Jenal Abidin menegaskan bahwa relokasi pedagang bukan dilakukan secara sepihak. Ia menyebut, proses relokasi telah melalui tahapan sosialisasi sejak tahun 2023.
“Ini bukan soal pembongkaran, ini relokasi. Dan relokasi ini sudah dikomunikasikan sejak awal,” kata Jenal kepada wartawan.
Ia menjelaskan, PPJ telah menyiapkan dua lokasi untuk menampung pedagang yang terdampak relokasi, yakni Pasar Jambu Dua dan Pasar Sukasari. Hingga akhir Mei 2025, tercatat 154 pedagang telah menempati kios di Jambu Dua, sementara 75 pedagang lainnya telah berpindah ke Sukasari.
Jenal mengatakan bahwa pelaksanaan relokasi bukan tanpa dasar dan telah berjalan secara bertahap. Namun, ia memastikan pihaknya tetap menerima masukan dari para pedagang sebagai bentuk evaluasi.
“Ini jadi masukan bagi kami. Akan kami konsultasikan lagi. Tapi tahapan relokasi tetap berjalan,” ujarnya.
PPJ menjadwalkan proses pengosongan Pasar Bogor dimulai pada 6 Juni 2025, kemudian dilanjutkan dengan pembongkaran bangunan pasar pada 11 Juni. Relokasi tersebut dilakukan dalam rangka mendukung program revitalisasi pasar.
Terkait kekhawatiran pedagang akan sepinya pembeli di lokasi baru, Jenal menyatakan bahwa sistem pasar berbasis langganan akan tetap berjalan.
“Ibu-ibu kalau sudah langganan pasti dicari, bahkan kalau pindah pun tetap dicari,” katanya.
Sementara itu, biaya kios di lokasi relokasi dipatok sebesar Rp37 juta untuk masa penggunaan 20 tahun, atau sekitar Rp30 ribu per hari. Menurut Jenal, angka tersebut masih terjangkau oleh pedagang kecil.
