Cirebon (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon, Jawa Barat, menyiapkan lahan dan opsi merger sekolah guna mendukung pendirian Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) untuk masyarakat miskin.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon Agus Mulyadi mengatakan pihaknya sudah mengusulkan SMP Negeri 18 Kota Cirebon sebagai lokasi calon Sekolah Rakyat karena bangunan fisik yang sudah tersedia di lokasi tersebut.
“Luas lahan di SMP 18 hanya 6.000 meter persegi, padahal syarat idealnya dua hektare. Namun bangunan sudah ada dan itu menjadi nilai tambah dalam verifikasi,” kata Agus di Cirebon, Senin.
Ia menyebutkan Kemensos telah melakukan verifikasi awal terhadap SMP Negeri 18 Kota Cirebon, meskipun belum memenuhi persyaratan luas lahan yang ideal.
Menurut Agus, jumlah siswa di SMP Negeri 18 Kota Cirebon yang terus menurun juga menjadi pertimbangan dalam pengusulan lokasi calon Sekolah Rakyat tersebut.
Selain itu, kata dia, lokasi sekolah tersebut dinilai strategis secara sosial untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendidikan berasrama.
Untuk mendukung rencana tersebut, pihaknya menyiapkan skenario merger dengan memindahkan siswa SMP Negeri 18 Kota Cirebon ke sekolah terdekat seperti SMP Negeri 3 Kota Cirebon atau SMP Negeri 13 Kota Cirebon.
“Kalau Sekolah Rakyat jadi, SMP 18 akan digabung ke sekolah yang terdekat,” ujar Agus.
Ia menuturkan Sekolah Rakyat dirancang dengan konsep asrama, dimana seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan siswa ditanggung penuh oleh negara.
Agus mengungkapkan program ini menargetkan anak-anak dari keluarga kurang mampu, yang tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi (DTSE).
Selain SMP Negeri 18 Kota Cirebon, pihaknya juga mengusulkan area kolam oksidasi di kawasan CUDP Kesenden sebagai alternatif lokasi pendirian Sekolah Rakyat. Namun Agus menilai peluang penggunaan lahan di CUDP lebih kecil karena belum tersedia bangunan pendukung.
“Kami memperkirakan realisasi Sekolah Rakyat di Kota Cirebon baru dapat dilakukan pada tahun ajaran 2026, seiring dengan prioritas nasional pada daerah lain di tahun 2025,” ucap dia.
