DPRKP memprioritaskan penataan kawasan kumuh di Kota Cirebon

Cirebon (ANTARA) - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon, Jawa Barat memprioritaskan penataan kawasan kumuh melalui pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang bersumber dari dana bantuan pemerintah provinsi.

"Fokus kami saat ini menyelesaikan empat kawasan kumuh, yang memakai dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat," kata Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPRKP Kota Cirebon Nanang Rosadi di Cirebon, Jumat.

Ia mengatakan empat kawasan tersebut berada di Kelurahan Kesenden, Panjunan, Lemahwungkuk, dan Kasepuhan, yang ditargetkan bebas dari kekumuhan secara bertahap hingga tahun 2030.

Untuk tahun ini, kata dia, Kota Cirebon menerima bantuan rutilahu dari Pemprov Jabar sebanyak 80 unit rumah, dengan rincian 45 unit di Kelurahan Kesenden dan 35 unit di Kelurahan Panjunan.

Menurut dia, bantuan tersebut saat ini telah memasuki tahap prakonstruksi, yaitu proses sosialisasi kepada para penerima manfaat mengenai teknis perbaikan bangunan yang akan dilakukan.

Ia menyebutkan dana bantuan rutilahu untuk Kota Cirebon yakni Rp20 juta per rumah, dengan rincian 70 persen biaya material, dan sisanya guna membayar jasa tukang.

"Program tahun ini hanya menyasar wilayah kumuh yang masuk dalam daftar tanggung jawab provinsi, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Nanang menyampaikan penentuan lokasi penerima manfaat rutilahu mengikuti skema N-1, yakni usulan dilakukan satu tahun sebelum pelaksanaan program. Sehingga, wilayah yang mendapat bantuan pada 2024 merupakan hasil usulan tahun 2023.

“Sementara dua kelurahan lainnya, yakni Lemahwungkuk dan Kasepuhan belum menerima bantuan tahun ini, karena usulan mereka baru diajukan pada 2024 dan berpeluang mendapat bantuan pada tahun anggaran 2026,” katanya.

Selain dari provinsi, DPRKP Kota Cirebon pun telah mengusulkan sebanyak 1.200 unit rumah ke kementerian terkait melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), namun hingga kini belum ada konfirmasi lebih lanjut.

Kendati demikian, pihaknya terus berupaya membangun kolaborasi lintas sektor agar seluruh kawasan kumuh di Kota Cirebon dapat tertangani secara bertahap dan menyeluruh.

"Pemprov Jabar menargetkan tuntas pada 2030. Kami di kota juga terus mendukung dengan program-program dari pemerintah daerah," ucap dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPRKP prioritaskan penataan kawasan kumuh di Kota Cirebon