Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengintensifkan langkah evaluasi terhadap sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) strategis yang mengalami masalah, termasuk yang belakangan terganjal dengan dugaan praktik korupsi.
Kepala Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan (BIA) Provinsi Jawa Barat Deny Hermawan, mengungkapkan bahwa langkah evaluasi bagi BUMD bermasalah masih berlangsung dan dilakukan secara sistematis sesuai arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk melakukan audit investigatif.
"Masih dilakukan, untuk evaluasinya, belum final," ujar Deny saat dikonfirmasi ANTARA di Bandung, Jumat.
Menurut Deny, Gubernur telah memberikan penekanan khusus agar BUMD yang terindikasi memiliki permasalahan serius untuk dilakukan audit investigatif secara menyeluruh dan pihak Biro BIA Jabar kini tengah menjalankan langkah-langkah implementasinya.
"Langkah-langkahnya ada tiga: Pertama initial review terhadap kinerja BUMD, lalu audit sesuai area yang perlu diperhatikan yakni keuangan, operasional, kepatuhan, maupun manajerial dan terakhir adalah pemberian rekomendasi revitalisasi," ujarnya.
Audit investigatif tersebut tidak dilakukan secara serampangan, melainkan secara berurutan dan komprehensif mengingat sifatnya investigatif.
"Sehingga prosesnya bertahap dan mendalam," kata dia.
Terkait kemungkinan sanksi apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan BUMD, Deny menyatakan bahwa hasil audit akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi komisaris sebagai pengawas yang diutus pemegang saham dalam hal ini Pemprov Jabar.
"Itu sebagai bahan bagi komisaris yang memiliki fungsi pengawasan untuk menindaklanjuti. Jika rekomendasinya mengarah pada penggantian pengurus, maka dapat diusulkan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)," katanya.
