Pemprov Jabar kejar kekurangan Rp207 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan bahwa pihak Provinsi Jabar harus mengejar kekurangan sekitar Rp200 miliar untuk program makan bergizi gratis.

Herman mengungkapkan bahwa hal tersebut, karena pada tahun 2025 mendatang Jawa Barat harus "mengantisipasi" dana sekitar Rp1 triliun untuk mendukung program makan siang gratis.

"Antisipasi ini, sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri terkait program tersebut. Sementara saat ini kami sudah menyiapkan sekitar Rp793 miliar," kata Herman di Bandung, Kamis.

Dana sebesar Rp793 miliar yang tersedia itu, diungkapkan oleh Herman, bersumber dari dana bagi hasil (DBH) pemerintah pusat sekitar Rp750 miliar, dan ditambah dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ditemui di sela Rapat Badan Anggaran (Banggar) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat pada Rabu (6/11), Herman mengatakan keharusan Jabar menambah Rp207 miliar bagi program itu akan dibahas dalam rapat Banggar tersebut.

"Insyaallah bisa kita penuhi. Pendapatan berarti ada update yakni naik Rp1 triliun ya," ucap Herman.

Terkait dengan kekurangan itu sendiri, Herman mengatakan pihak Pemprov Jabar akan menggenjot pendapatan dari sektor perpajakan, terutama pajak rokok, DBH pemerintah pusat, serta dividen BUMD.