Bawaslu Garut sebut netralitas ASN tak masuk peta kerawanan pilkada

Garut (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyebutkan netralitas aparatur sipil negara (ASN) tidak masuk dalam pemetaan kerawanan pada pemilihan kepala daerah (pilkada), meski begitu tetap menjadi perhatian untuk memantau netralitas ASN.

"Dalam pemetaan kerawanan pilkada yang baru, Bawaslu Garut 'launching' bulan kemarin, netralitas ASN tidak masuk sebagai isu yang rawan," kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Garut, Lamlam Masropah di Garut, Selasa.

Baca juga: Bawaslu Garut petakan potensi kerawanan pelanggaran pilkada

Ia menuturkan penilaian tersebut berdasarkan dari pengalaman pelaksanaan pilkada di Kabupaten Garut sebelumnya yang tidak mendapatkan banyak laporan maupun persoalan yang mengarah pada tidak netralnya ASN.

Pengalaman dari pilkada itu, kata dia, diharapkan netralitas ASN bisa dipertahankan pada pelaksanaan pemilihan bupati/wakil bupati Garut, dan pemilihan gubernur/wakil gubernur Jawa Barat.

"Semoga ini (netralitas ASN) masih bisa dipertahankan selama tahapan pilkada berjalan sampai akhir," katanya.

Ia menyampaikan mengacu pada pengalaman pilkada sebelumnya, Bawaslu Garut melakukan berbagai upaya di antaranya menggelar sosialisasi dan edukasi tentang netralitas pada pilkada bagi kalangan ASN di lingkungan Pemkab Garut.

Bawaslu Garut juga, kata dia, menyampaikan keharusan ASN netral dalam pilkada kepada Penjabat Bupati Garut dengan tembusan Sekretaris Daerah Pemkab Garut, kemudian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Garut, kemudian dibentuk juga Pokja Netralitas ASN.

"Karena hal tersebut kami anggap sebagai 'best practice' dalam tahapan pilkada, kurang lebih kami akan melakukan hal yang sama, ada yang sudah progres berjalan dan ada yang akan segera kami laksanakan," katanya.