Pemda di Jabar diminta mensosialisasikan SE penertiban sumbangan di jalan

Bandung (ANTARA) - Pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat diminta turut mensosialisasikan isi dari Surat Edaran Nomor 37/HUB.02/KESRA tentang Penertiban Jalan Umum dari Pungutan/Sumbangan Masyarakat di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

"Hal ini untuk kepentingan umum, sehingga para bupati, wali kota, camat, bahkan sampai lurah dan kepala desa, agar mengedukasi berbagai pihak yang melakukan pungutan, permintaan sumbangan untuk apapun, tidak boleh dilakukan di jalan umum," kata Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman di Gedung Sate Bandung, Senin.

Edaran ini diterbitkan, lanjut Herman, karena jalan umum memiliki fungsi untuk transportasi, sehingga pungutan atau sumbangan jika dilakukan di jalanan, akan mengganggu lalu lintas yang ke depannya berpotensi terjadi kecelakaan.

Selain itu, juga mendorong dilakukan cara-cara alternatif pada penarikan sumbangan untuk berbagai keperluan seperti pembangunan rumah ibadah.

"Jadi, Pak Gubernur mengeluarkan surat edaran betul-betul agar warga Jawa Barat tertib. Yang namanya permohonan sumbangan saya kira sah, tetapi tentu dilakukan dengan cara-cara yang baik juga. Jangan sampai untuk tujuan yang baik dilakukan dengan cara yang kurang baik. Salah satunya mengganggu ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas di jalan umum," katanya.

Dalam keterangan Pemprov Jabar, dikeluarkannya surat edaran penertiban pungutan atau penarikan sumbangan di jalan yang mulai berlaku pada 14 April 2025 itu sebagai upaya menjaga ketertiban lalu lintas dan ketenteraman umum, khususnya dari maraknya pungutan di jalan umum yang berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan.

Dalam surat edaran tersebut, kepala daerah di seluruh tingkatan diminta untuk membentuk jejaring pengawasan di wilayah masing-masing guna menertibkan pungutan atau sumbangan masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh juru parkir liar.