Sementara penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp81,63 juta bersumber dari dana bergulir, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan dana program Dakabalarea.
"Sedangkan pencairan dana cadangan telah dialokasikan sebesar Rp436,21 miliar untuk hibah penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada KPU dan Bawaslu," ujar Bey.
Selanjutnya pada rancangan perubahan APBD 2024 telah dialokasikan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp566,81 miliar untuk pembayaran utang kepada PT SMI sesuai dengan perjanjian pinjaman pemulihan ekonomi nasional.
Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat yang memimpin rapat paripurna bersama Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan setelah penyampaian jawaban gubernur ini, selanjutnya akan dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar.
Pembahasan oleh banggar itu akan dilakukan mulai 26 sampai 30 Agustus 2024, dan diharapkan dapat melaporkan hasilnya pada rapat paripurna pada 30 Agustus 2024.
"Kepada Banggar DPRD Jawa Barat kami mengucapkan selamat bekerja," ujarnya pula.
Baca juga: Mendagri pacu Pemda di Jabar tingkatkan pendapatan
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pendapatan Jabar ditargetkan Rp36,27 triliun dalam APBD Perubahan 2024
