Bandung (ANTARA) - Para pemangku kebijakan (Stakeholder) di Jawa Barat (Jabar) menyoroti fenomena anomali di sektor pangan khususnya beras yang tercatat melonjak tajam surplus hampir 19 persen, namun harga di tingkat konsumen justru bertahan mahal melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Berdasarkan data yang diterima dari BI Jabar, di Bandung, Rabu, disebutkan produksi beras naik signifikan hingga 5,91 juta ton atau meningkat 18,64 persen dibandingkan 2024, namun harga di pasarnya masih melampaui HET yang untuk Jabar harga beras medium adalah Rp13.500/kg, dan premium Rp14.900/kg.
Hal ini, menjadi bahasan utama dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Jabar, menjelang momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kabupaten Garut, mengingat masalah bukan lagi pada ketersediaan pasokan, melainkan inefisiensi di titik-titik kritis distribusi yang menghambat penurunan harga.
Persoalan distribusi ini diperparah oleh lambatnya intervensi pasar melalui instrumen yang ada, dengan realisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga pertengahan November 2025 baru mencapai 24,67 persen dari target.
Di sisi lain, Jabar juga mendapat tekanan inflasi yang sudah terjadi sebanyak tujuh kali sepanjang Januari sampai November 2025, yang dominan dipicu oleh komoditas pangan strategis seperti beras, cabai merah, minyak goreng, telur ayam ras, serta sayur-mayur, dengan pendorong utama kombinasi antara lonjakan permintaan, gangguan cuaca, serta tingginya margin perdagangan dan pengangkutan (MPP).
Merespons anomali tersebut, Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan di Bandung, Rabu, menilai kondisi di mana produksi pangan meningkat tetapi harga tetap tinggi, merupakan sinyal kuat adanya masalah struktural pada rantai pasok.
Erwan menegaskan pentingnya keterbukaan data dan sinergi lintas sektor, terutama dari pelaku industri, untuk mengurai benang kusut distribusi ini.
Padahal, kata Erwan, Jabar memiliki sebanyak 59 kawasan industri dan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Karena, minimnya data yang transparan ini, menurut Erwan, berdampak pada akurasi kebijakan yang turut menahan laju pertumbuhan ekonomi Jabar di level 5,20 persen, atau masih di bawah target 5,5 persen.
"Kalau industrinya terbuka, kebijakan bisa tepat. Inflasi bisa dikendalikan, pertumbuhan pun bisa dipacu," kata Erwan.
Selain masalah distribusi, data BI menunjukkan adanya ketimpangan inflasi secara spasial. Di mana Kota Sukabumi dan Kota Bekasi mencatatkan inflasi tahun berjalan (year-to-date) tertinggi, sementara Kabupaten Subang menjadi wilayah dengan inflasi terendah.
"Data ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi harus berbasis karakter daerah, tidak bisa menggunakan pendekatan satu kebijakan untuk semua wilayah," kata Pelaksana Harian Kepala Perwakilan BI Jabar Muslimin Anwar.
Di tengah tantangan struktural pangan, Pemerintah Provinsi Jabar dan BI mengoptimalkan digitalisasi transaksi pemerintah sebagai instrumen menjaga stabilitas ekonomi dan transparansi anggaran.
Hingga November 2025, seluruh pemerintah daerah di Jabar berhasil mempertahankan status "Digital" dalam Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD). Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) juga menunjukkan akselerasi positif.
"Nilai transaksi KKI di Jabar mencapai Rp164,03 miliar dari 50.106 transaksi. Digitalisasi bukan sekadar teknologi, tetapi alat kebijakan fiskal agar belanja publik lebih transparan, cepat, dan tepat sasaran," ujar dia.
Tahun 2026, inflasi Jabar diperkirakan tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen. Kendati demikian, kewaspadaan tetap ditingkatkan terhadap risiko administered prices seperti tarif listrik dan LPG 3 kg, dampak fenomena La Nina, serta kenaikan permintaan akibat penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP).
