Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memacu pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Jawa Barat agar meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengoptimalkan penggunaan anggaran.
Meski realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) relatif bagus, tapi masih ada beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat yang di bawah nasional.
“Nah, saya mendorong supaya pendapatan lebih tingkatkan lagi, di antaranya dengan menghidupkan sektor swasta. Jadi, dibuat baik untuk pengusaha, bukan hanya besar, sedang, kemudian menengah, kecil, dan termasuk yang pedagang harian ultra mikro,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Oleh karena itu, dia mendorong kepala daerah agar terus berupaya menghidupkan sektor swasta.
Hal ini dapat dilakukan dengan membuat birokrasi pelayanan yang tidak berbelit-belit dan memberikan akses perbankan kepada pelaku usaha.
Terlebih, Bank Daerah Jawa Barat merupakan salah satu bank yang dinilai paling sehat di Indonesia.
“Otomatis ini juga bisa jadi peluang untuk memberikan kredit dengan biaya ringan kepada yang kurang mampu,” ujarnya.
Bila sektor swasta ini hidup, sambung dia, maka akan berdampak terhadap meningkatnya retribusi maupun pendapatan dari pajak.
Dengan demikian, PAD yang diterima juga tinggi, sehingga tidak terlalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
“Dana transfer ini kalau nanti terlalu mengandalkan dari pusat, kalau ada pendapatan pusat berkurang otomatis nanti akan dipotong di daerah,” jelas Tito.
Selain itu, dirinya menekankan agar Pemda di Provinsi Jawa Barat dapat menggunakan anggaran secara efisien.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendagri pacu Pemda Jabar tingkatkan pendapatan
Mendagri pacu Pemda di Jabar tingkatkan pendapatan
Jumat, 19 Juli 2024 20:03 WIB
![Mendagri pacu Pemda di Jabar tingkatkan pendapatan](https://cdn.antaranews.com/cache/800x533/2024/07/19/IMG-20240719-WA0104.jpg)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Jawa Barat, di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/7/2024). ANTARA/HO-Puspen Kemendagri