Ma'ruf meminta pengembangan ekonomi syariah terus dilakukan seiring dengan pembangunan daerah dan sesuai dengan ciri khas daerah, karenanya pengembangan industri produk halal pada sektor-sektor unggulan sangat penting dilakukan Jawa Barat.
"Dorong kawasan industri halal Jawa Barat melalui insentif baik fiskal maupun non fiskal. Akselerasi sertifikasi halal khususnya produk UMKM dan disektor hulu seperti rumah potong unggas agar mencapai target sertifikasi halal Oktober 2024," katanya.
Menurut dia, juga inklusi dan kontribusi keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan daerah harus terus didorong melalui penerapan inovasi jasa keuangan syariah dan teknologi digital.
Wapres mencatat peran pembiayaan syariah pada proyek di Jawa Barat melalui surat berharga syariah negara (SBSN) cukup besar.
"Terdapat 315 proyek senilai total Rp17,8 triliun yang dibiayai SBSN," ujarnya.
KDEKS juga diminta untuk terus memacu literasi dan inklusi ekonomi syariah di masyarakat serta melakukan kolabirasi dengan berbagai pihak mulai kalangan pendidikan, pemuka agama, ulama dan ormas Islam.
Dalam pelantikan KDEKS yang dipimpin oleh Plt Direktur KNEKS Taufik Hidayat tersebut, KDEKS Jawa Barat diisi oleh gabungan antara unsur eksekutif, akademisi dan pelaku usaha keuangan syariah, dengan susunan:
