Bandung (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran di Jabar sampai saat ini masih digodok untuk kemudian difinalisasi, dengan di dalamnya ada penekanan tidak boleh mempengaruhi kinerja pelayanan masyarakat.
Penggodokan itu, kata Bey, dilakukan dalam rapat terbatas, sebagai tindak lanjut rencana efisiensi APBD 2025 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Senin (17/2).
Baca juga: Ikuti Inpres, Gubernur terpilih Jabar memangkas belanja tak penting
"Jadi poinnya itu. Jadi tidak boleh kinerjanya berkurang, karena ada efisiensi ini dan juga jangan mengurangi Indikator Kinerja Utama (IKU). Efisiensi iya, tapi kinerja harus tetap maksimal," ujar Bey di Bandung, Senin.
Terkait dengan detail anggaran yang bakal diefisiensi, Bey mengatakan salah satunya keperluan belanja pegawai di mana, saat ini diarahkan agar seluruh ASN dapat bekerja maksimal dan pemangku kebijakan tidak harus berprinsip untuk merekrut tenaga ahli bagi penyelesaian permasalahan di lapangan.
Hal ini sejalan dengan topik yang tengah hangat diperbincangkan di tengah masyarakat bahwa setelah dilantik, kepala daerah terpilih dilarang mengangkat tenaga ahli maupun staf khusus (stafsus) yang bertujuan mencegah pengangkatan pegawai didasarkan pada kepentingan politik.
"Intinya adalah optimalkan ASN. Bila perlu dilakukan transfer pengetahuan, didik juga teman-teman ASN. Sebetulnya para ASN muda kita kemampuan ada, tinggal diberikan kesempatan," ujarnya.
Terkait dampak efisiensi pada pengadaan kendaraan dinas, tidak akan begitu banyak berubah.
